Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Menjatuhkan pidana 1 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino membacakan putusan. Selain divonis 1 tahun 6 bulan penjara, majelis hakim juga mewajibkan aset yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada PT Duta Manuntung (DM).
Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa 4,6 tahun penjara. Kuasa Hukum PT Jaringan Jawa Pos Media Nusantara (JJMN) induk dari PT DM, Andi Syarifuddin, menanggapi hasil sidang tersebut.
Dalam keterangan persnya, Jumat (24/11), dia menyebut, proses kasus ini memakan waktu cukup panjang. Mulai upaya mediasi yang dilakukan oleh PT DM (pelapor) sampai Zainal dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan berakhir divonis bersalah di PN Balikpapan.
Perkara tersebut di atas tergolong sulit atau tidak biasa terjadi, dan bisa menjadi yurisprudensi perkara selanjutnya jika perkara tersebut inkrah.
Karena hampir semua orang hukum yang tahu perkara ini menyatakan bahwa perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah, artinya perkara ini adalah perkara perdata. Namun, faktanya jaksa dapat membuktikan dakwaannya, dan Zainal sebagai terdakwa divonis bersalah melakukan penggelapan sertifikat tanah milik PT DM sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 374 juncto Pasal 372 KUHPidana.
“Dalil pembuktian atas peristiwa pidana tersebut sangat sederhana. Ternyata terdakwa mulai penyelidikan di kepolisian sampai disidangkan di pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa benar telah mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah yang menjadi objek perkara itu. Misalnya kuitansi pembelian, saksi yang melihat langsung Zainal membeli tanah yang menjadi objek dalam perkara itu dengan mempergunakan uang pribadinya, atau minimal pemilik tanah mengenal Zainal sebagai pembeli,” kata Andi.
Sehubungan karena Zainal tidak dapat membuktikan kepemilikan yang sah secara materiel atas pembelian tanah yang menjadi objek dalam perkara pidana itu, sehingga namanya yang tercatat dalam sertifikat tanah yang ada dalam penguasaan Zainal itu adalah cacat yuridis. Cacat yuridis itu menurut hukum administrasi negara adalah batal demi hukum. Batal demi hukum adalah akta yang dimaksud dianggap tidak pernah ada. Tetapi Zainal tetap menguasai sertifikat tanah itu, sekalipun sudah diminta secara patut oleh PT DM.
Jadi sangat keliru jika ada pendapat hukum bahwa nama yang tercatat di dalam sertifikat tanah itu adalah pemilik yang sah, tidak semua nama yang tercatat dalam sertifikat itu adalah pemilik yang sah.
Pendapat tersebut di atas tidak dapat membedakan definisi antara bukti kepemilikan yang sah atas tanah dan bukti hak milik yang sah, akibatnya memaksakan kehendak mengklaim suatu hak yang sesungguhnya bukan miliknya.
Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana fakta yang terungkap di pengadilan, ternyata PT DM dapat membuktikan sebaliknya secara materiel melalui jaksa di pengadilan bahwa PT DM yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan bidang tanah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli itu.
“Perkara sengketa lahan antara PT DM dan Zainal ini tidak akan sampai berujung pidana jika Zainal dari awal berbesar hati mau menyadari secara moral bahwa tanah yang diatasnamakan dirinya itu adalah milik PT DM. Karena kebenaran yang sesungguhnya terkait dengan kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara itu, hanya Zainal dan Tuhan yang tahu. Pengadilan hanya menguji fakta-fakta yang ada,” ujar Andi. (kpg/ms/k8/lim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



