Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PEMKOT Balikpapan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan pengurusan PTSL di Aula Balai Kota Balikpapan, Rabu (22/11).
Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Neny Dwi Winahyu mengatakan, pendaftaran sistematis mengikuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.
“Tugas pemerintah daerah dalam pendaftaran tanah sistematis khusus kewenangan lurah bisa memberikan dua pelayanan,” katanya.
Di antaranya, menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF) dan surat pemasangan tanda batas. Pihaknya mengikuti aturan dalam Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor 590/467/PEM tentang pelayanan administrasi pertanahan Balikpapan dalam rangka PTSL menuju kota lengkap dan pendaftaran tanah secara sporadik.
Wali kota menginstruksikan kepada seluruh camat, lurah hingga DPPR untuk melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan. Lurah memberikan pelayanan tanda tangan, nomor register, dan cap kepada masyarakat, badan hukum, maupun instansi. Mulai surat pernyataan pemasangan tanda batas, surat persetujuan pemilik berbatasan, dan SPFF.
Syarat dan ketentuan berlaku bagi peserta yang dapat mengurus PTSL. Misalnya, pada bidang tanah yang sudah memiliki IMTN sebagai asesmen awal. Kemudian, apabila sudah ada IMTN, namun masa berlakunya habis maka bisa dilakukan perpanjangan masa dulu.
“Selanjutnya, masyarakat yang sudah memiliki alas hak biasanya dokumen segel dan secara fisik terbukti menguasai, memanfaatkan, dan menggunakan tanah juga bisa mengurus PTSL,” ucapnya.
Namun dengan catatan, selama tidak ada persoalan sengketa dan bukan aset pemerintah maupun hutan lindung.
“Masyarakat maupun instansi peserta PTSL sebelum meminta tanda tangan membuat surat permohonan kepada lurah sesuai format yang sudah tersedia,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua Tim PTSL Kantor Pertanahan Balikpapan Ery Priyadi mengatakan, program percepatan PTSL dibuat bagi seluruh warga.
Termasuk tanah miliki instansi seperti aset pemerintah kota dan instansi vertikal. “Tahun ini, target sertifikat hak tanah atau SHT sebanyak 20 ribu,” ucapnya.
Sedangkan target luasan pengukuran sebanyak 33 ribu hektare di luar kawasan hutan lindung. Sejauh ini, pemetaan sudah 100 persen melalui sumber foto udara pemenang lelang kementerian.
Selanjutnya dari foto udara, tim satgas fisik melakukan identifikasi. “Saat ini, capaian SHT baru 40 persen dari 20 ribu. Ini yang masih berproses 2 ribu untuk mencapai 50 persen,” bebernya. Ery menyebutkan, sesuai instruksi presiden dan undang-undang, pihaknya diminta menyederhanakan proses sertifikat.
Tim PTSL telah berupaya memberikan sosialisasi secara langsung datang ke lurah, gelaran reses, dan kegiatan lainnya untuk memudahkan masyarakat. Bagi yang memiliki IMTN, maka silakan sampaikan permohonan. Kalau tidak ada IMTN, syaratnya bisa dengan bukti kepemilikan lain dan menguasai secara fisik.
“Dengan catatan, bidang tidak ada masalah atau statusnya clean and clear. Silakan dimohonkan,” sebutnya.
Ery mengatakan, PTSL yang berjalan akan menguntungkan pemerintah daerah, yakni dalam hal pajak bumi bangunan (PBB). Jika ada bidang-bidang belum terdaftar sebelumnya, akhirnya dengan program ini bisa terpantau PBB. (ms/k15/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



