Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Surat usulan ini ditujukan kepada gubernur Kaltim menindaklanjuti surat Sekprov Kaltim Nomor 500.10.8/15630/EK tanggal 25 Oktober 2023 perihal Usulan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2024.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab PPU Nicko Herlambang, Jumat (17/11), menjelaskan usulan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan solar subsidi dan pertalite di PPU. Hal ini karena PPU merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, PPU.
"Pemerintah daerah mengusulkan penambahan kuota JBT solar per konsumen pengguna dalam liter total 53.599.035, dan JBT minyak tanah 600 liter, JBKP pertalite 103.560.500 liter,” kata Nicko Herlambang.
Dalam surat usulan penambahan kuota terdapat rincian. Yaitu, untuk usulan penambahan kuota JBT solar 53.599.035 liter dirinci untuk usaha perikanan 8.293.680 liter, usaha pertanian 2.119.400 liter, pelayanan umum 213.755 liter, usaha mikro 58.400 liter, transportasi 42.913.800 liter.
Dirincikan pula mengenai kebutuhan kategori pelayanan umum yaitu meliputi truk pengangkut sampah, ambulans/mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran.
“Sedangkan usulan 600 liter minyak tanah itu khusus memenuhi kebutuhan rumah tangga,” kata Nicko Herlambang.
Menurut dia, peningkatan kebutuhan solar subsidi dan pertalite di PPU disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan erat dengan pembangunan IKN Nusantara bakal meningkatkan aktivitas masyarakat di PPU, baik masyarakat lokal maupun pendatang.
Hal ini, terang dia, akan meningkatkan pula terhadap kebutuhan transportasi, sehingga akan meningkatkan konsumsi BBM. Kemudian, peningkatan aktivitas industri di IKN yang juga berdampak kepada meningkatnya kebutuhan BBM untuk keperluan industri.
“Utamanya lagi adalah peningkatan aktivitas perdagangan dan pertanian yang menempatkan kebutuhan BBM untuk keperluan transportasi dan logistik,” ujarnya. "Kami berharap, Pertamina meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran solar subsidi dan pertalite di PPU, agar tepat sasaran," tambah Nicko. (far/k8/jnr)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



