Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pekerja Lokal Minta Perketat Pengawasan TKA

A
Penulis: Azwar Halim❯
BERHARAP SOLUSI: Sejumlah pekerja di Tarakan mengadukan perlakuan sejumlah perusahaan di Tarakan ke DPRD Tarakan, pekan lalu. FOTO: ISTIMEWA
BERHARAP SOLUSI: Sejumlah pekerja di Tarakan mengadukan perlakuan sejumlah perusahaan di Tarakan ke DPRD Tarakan, pekan lalu. FOTO: ISTIMEWA
TARAKAN - Sejak masuknya sejumlah investasi ke Kota Tarakan beberapa bulan belakangan turut memantik perhatian terkait isu tenaga kerja asing (TKA). Di samping jumlahnya yang naik signifikan, juga karena diduga TKA diberi perlakuan yang istimewa.

Koordinator Aliansi Pekerja Lokal (APL) Tarakan, Sabran mengungkapkan, pihaknya tidak mempersoalkan banyaknya TKA yang didatangkan perusahaan. Namun ia menyayangkan jika TKA justru mengisi posisi yang seharusnya dapat diisi pekerja lokal.

"Kalau posisi yang tidak bisa oleh pekerja lokal, maka itu kami anggap wajar. Ini ada juga posisi yang seperti helper, las dan posisi konstruksi yang umum, malah diisi TKA. Setahu kami yang awam ini TKA itu ditempatkan di posisi yang memiliki keahlian khusus," ujarnya, Minggu (15/10).

"Sebagian besar TKA di posisi umum, kalau posisi pengawas atau manajer, penanggung jawab bagian kantor itu kita bisa hitung. Mungkin yang mengisi posisi strategis tidak sampai 20-an orang saja, tapi kebanyakan TKA bekerja di konstruksi dan keahlian itu bisa dikerjakan pekerja lokal," sambungnya.

Ia menegaskan jika pihaknya memahami posisi strategis. Ia pun menilai jika selama ini pekerja lokal bekerja secara disiplin dan profesional meski kerap diperlakukan berbeda. "Kita juga tahu mana yang bisa dikerjakan, mana yang tidak. Selama ini pekerja lokal cukup profesional dan disiplin juga," tukasnya.

"Memang selama ini sebenarnya ada banyak persoalan antara pekerja lokal dan TKA khususnya dari Tiongkok. Tapi selama ini diselesaikan secara persuasif karena tidak sampai penganiayaan. Yang kemarin itu memang keterlaluan, jadi pekerja lokal ini tidak bisa menolerir lagi," lanjutnya.

Diperkirakan terdapat ratusan TKA yang saat ini bekerja pada berbagai perusahaan di Tarakan. "Mereka (TKA) jumlahnya banyak juga makanya mereka berani sama pekerja lokal. Mereka suka menyuruh kadang seperti tidak menghargai kami.

Misalnya kami masih mengerjakan satu pekerjaan, dia (TKA) menyuruh mengerjakan lainnya. Padahal kami belum selesai mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Terus kadang kalau menyuruh dia membentak-bentak dan kadang mereka memerintah menyuruh pakai kaki," terangnya.

"Selama ini pekerja lokal cukup sabar menghadapi mereka (TKA), tapi lama-kelamaan mereka semakin jadi, akhirnya kejadian kayak kemarin itu. Kami tahu setiap negara memiliki standar adab dan etika berbeda. Tapi maksud kami masa manajemen perusahaan tidak memberi materi dulu sebelum mulai bekerja di sini," jelasnya.

Seharusnya manajemen perusahaan lebih siap merekrut TKA dengan melakukan pembekalan sebelum bekerja. Apalagi, sebagian besar TKA tidak bisa berbahasa Indonesia. "Mereka suka bicara membentak-bentak.

Namanya orang kerja capek dibentak juga kadang terpancing (emosi). Kami mohon supaya pemerintah tegaslah, masak pemerintah tidak punya laporan data TKA sesuai di lapangan. Kalau dibiarkan terus TKA bisa semakin banyak dan mungkin perusahaan-perusahaan lain juga bisa ikutan TKA tanpa melaporkan jumlah pasti. Ini kan berbahaya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Tarakan, Agus Sutanto menerangkan saat ini terdapat 85 TKA yang terdaftar. 85 TKA tersebut tersebar di beberapa perusahaan di Tarakan.

Adapun untuk wilayah Kalimantan Utara terdapat ratusan TKA yang terdata. Meskipun perusahaannya di Tarakan, tapi wilayah kerjanya di luar seperti Bulungan, Malinau, Nunukan dan lain-lain.

“Dari laporan yang kami rangkum ada sekitar 85 TKA yang bekerja di berbagai perusahaan besar di Tarakan. Sebagian besar TKA dari Tiongkok. Ada juga dari India, Malaysia dan Singapura.

Rinciannya, PT Phoenix ada 25 orang, PT Pipit Mutiara 8 orang, Tanjung Mas Perkasa 1 orang, PT Idec Abadi Wood 12, PT Mustika Minanusa 5, PT China Boad and Bridge 13 dan PT Handal Energi Indonesia 19 orang,” jelasnya.

"Itu yang dilaporkan kepada kami cuma kalau ada informasi berbeda di lapangan mungkin saja. Untuk perizinannya dan perpanjangan kontrak itu langsung dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami yang di kabupaten hanya menerima laporan jumlahnya saja untuk diketahui," pungkasnya.

PEMERINTAH PERLU BERSIKAP NASIONALIS

Menurut akademisi Dr. Margiyono, isu TKA mulai menyeruak seiring hubungan perekonomian Indonesia-Tiongkok. Diketahui sejak mulai menjalin kerja sama One Belt One Road (OBOR) 2016 lalu, terus berlanjut melalui kebijakan baru Tiongkok yaitu terbukanya investasi berbagai bidang. Tiongkok pun tancap gas berinvestasi secara besar-besaran di Indonesia.

“Secara perspektif ekonomi, masuknya berbagai investor asing ke Indonesia menimbulkan keuntungan tersendiri bagi perekonomian daerah. Selain itu hal tersebut juga berdampak pada penyediaan lapangan kerja yang menyerap pencari kerja secara signifikan. Kendati demikian, masuknya investasi tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat lantaran adanya sistem perjanjian khusus.

Sehingga hal tersebut dimanfaatkan investor dalam membawa tenaga kerjanya ke negara tujuan. Jadi kalau kita melihat pada perspektif untuk mendorong baiknya produktivitas maka sebenarnya bisa lebih ke arah positif.

Tetapi, kalau ke arah nasionalisme, ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan, cadangan devisa,  itu lebih sifatnya negatif. Tidak bisa kita pungkiri bahwa beberapa tenaga kerja kita juga memiliki label yang barangkali sebagian tingkat produktivitasnya adalah tidak begitu memuaskan bagi investor," ujarnya, Minggu (15/10).

"Karena kita juga menyadari bahwa motivasi pertama dari investor apakah itu penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Pasti ia menghendaki keuntungan maksimal atau maksimum profit, itu pasti.

Untuk memperoleh maksimal profit maka harus ada upaya-upaya untuk melakukan efisiensi. Efisiensi salah satunya melalui pemanfaatan tenaga kerja yang memiliki nilai produktivitas yang tinggi," sambungnya.

Ia menyadari jika setiap investor tentunya menginginkan tenaga kerja sesuai spesifikasi yang diharapkan dan tentunya memiliki hubungan komunikasi yang erat kepada manajemen. Sehingga hal itu cenderung membuat investor memprioritaskan pekerja berasal dari identitas yang sama untuk memaksimalkan komunikasi pekerjaan.

"Nilai produktivitas yang tinggi itu bukan hanya hasil kerjanya, tetapi termasuk tanda kutip loyalitasnya. Jadi saya tidak bisa mengatakan tinggi atau rendahnya kalau kita belum melihat Apple To Apple. Tetapi prinsip penanaman modal (investor) adalah selalu ingin memperoleh maksimum profit sehingga harus ada upaya untuk melakukan efisiensi-efisiensi tertentu," tuturnya.

"Menurut saya prinsip itu berlaku universal dan ada di dalam negeri maupun luar negeri. Itu prinsip penanaman modal. Sebenarnya investor yang menanamkan modal di negara tertentu selain memiliki tujuan ekonomi, salah satunya ialah sosial dan politik.

Tujuan ekonomi dari penanaman modal atau investor suatu negara, maka selain dia memiliki keuntungan maka dia juga ingin memperkerjakan tenaga kerjanya.

Artinya negara asal tempat investasi itu sendiri juga memiliki potensi pasar terbatas, lapangan kerja di sana terbatas atau pemerintahnya mengalami situasi tertentu misalnya isu kondusifitas, ancaman peperangan, atau ketidakstabilan perekonomian di sana (negara investor)," terangnya.

Adapun, TKA dibawa investor lantaran persoalan di suatu negara yang mengharuskan investor membawa tenaga kerjanya ke negara lain. Sehingga dengan membawa tenaga kerja investor turut andil dalam berkontribusi menyelesaikan persoalan di negaranya.

"Karena dari perkembangan ekonomi dunia situasi ekonomi juga mengalami gejolak karena adanya dinamika geopolitik. Katakanlah Tiongkok sejauh ini investasi di sana mengalami tingkat pengembalian investasinya menjadi tidak terlalu mengembirakan karena booming-nya infrastruktur, baik itu gedung-gedung pemerintah atau pun perumahan dan seterusnya. Bahkan disinyalir beberapa kota di sana menjadi kota mati atau kota hantu karena bangunannya ada, tapi tidak didiami masyarakatnya," terangnya.

"Karena pertama adanya program 1 anak sehingga mereka mengalami penurunan jumlah penduduk dan kedua tingginya kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk tidak berumah tangga atau pun memilih tidak punya anak.

Jadi, menurunnya penduduk dan kemajuan teknologi di sana menyebabkan permintaan tenaga kerja menurun. Sehingga investasi di sana harus menghadapi tantangan sehingga dia harus menggeser tenaga kerja ke negara lain agar jumlah pencari kerjanya tetap terserap," ungkapnya.

Atas fenomena tersebut sehingga persoalan ini tidak dapat dipandang sepele. Mengingat, persoalan TKA bukan hanya persoalan ekonomi atau penyerapan tenaga kerja. Melainkan juga berhubungan dengan masalah keamanan negara.

Oleh sebab itu, diperlukan seorang pemimpin yang cukup nasionalis yang mementingkan persoalan negara di atas persoalan lain, termasuk ekonomi. "Sehingga amat wajar jika dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok menyebarkan tenaga kerjanya ke beberapa negara termasuk Indonesia.

Apalagi sifat investasi yang selama ini cukup menjanjikan membuat Tiongkok gencar melakukan investasi di mana pun dengan perjanjian G to G (goverment to goverment), bukan lagi bersifat B to B.

Jadi tidak heran kalau kita melihat ada investor masuk sekaligus membawa tenaga kerja dari negaranya karena sebelumnya ada perjanjian kepada pemerintah setempat," urainya.

"Ini yang menjadi PR kita kemudian memilih pemimpin yang berjiwa nasionalis. Sehingga investasi G to G ini bisa diminimalisir atau dihentikan. Memang tidak mudah karena ini persoalan makro, tapi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana investor memberi manfaat kepada masyarakat lokal karena itu harapan suatu negara atas kehadiran investor memberi manfaat kepada negara tersebut," pungkasnya. (zac/lim)

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

Apindo Usulkan Alfa 0,5, Penetapan UMK Tarakan 2027 Tunggu Data BPS

Apindo Usulkan Alfa 0,5, Penetapan UMK Tarakan 2027 Tunggu Data BPS

Penetapan upah minimum setiap tahun menjadi perhatian kalangan pengusaha. Di tengah harapan pekerja terhadap kenaikan upah, pengusaha menila

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Lelah Menunggu Perbaikan dari Pemerintah, Warga di Tarakan Patungan Uang Cor Jalan Gajah Mada

Kondisi Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan semakin mengkhawatirkan dan telah memakan banyak korban. Sehingga, kondisi ini membuat pen

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Pembahasan Tatib Digelar, Perundingan UMK Tarakan Akan Digelar Senin Mendatang

Penentuan upah minimum setiap tahun selalu menjadi pembahasan yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha. Di satu sisi, pekerja be

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer