Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

NUNUKAN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan, memfasilitasi audiensi antara Buruh Serikat F-Hukatan KSBSI buruh sawit pada PT SIL-SI dengan PT Hardaya Mining Energy (HME), Senin (20/03/2023).
Namun, fasilitasi audiensi yang dilakukan Disnakertrans tak berjalan sesuai rencana.
Alasannya, perwakilan dari manajemen PT HME di Sebakis, Kecamatan Sebuku tidak hadir.
Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans, Andrik Eko Wicaksono menyampaikan sebelum fasilitasi audiensi pihaknya telah mengundang ke dua belah pihak.
Hanya saja, saat pertemuan pihak PT HME tidak hadir.
"Dari kami sudah melayangkan undangan resmi kepada PT. HME untuk melakukan audiensi. Namun, perwakilan mereka tidak hadir," ucap Mediator HI Disnakertrans Nunukan, Andrik Eko Wicaksono, kemarin.
Dijelaskan, ketidakhadiran perwakilan PT HME disampaikan menyampaikan melalui pesan singkat whatsapp.
Seharusnya, konfirmasi ketidakhadiran disampaikan melalui surat resmi.
Selanjutnya, pemanggilan akan dilakukan kembali kepada perwakilan PT HME untuk dilakukan audiensi antara buruh Serikat F-Hukatan KSBSI buruh sawit pada PT SIL-SI.
"Audiensi tersebut rencananya membahas atas dampak dari aktivitas tambang batu bara PT HME di Sebakis, Kecamatan Sebuku," jelasnya.
Sementara, pengurus DPC F-Hukatan, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Nunukan, Sahir Tamrin menyampaikan audiensi dilayangkan dengan alasan aktivitas tambang batu bara yang dilakukan PT HME selama kurun waktu satu tahun dua bulan tidak peduli dengan dampak kesehatan yang dialami karyawan PT SIL-SI.
"Tiap hari sejak beroperasinya kami hirup debu jalanan dan debu timbunan batu bara dari aktivitas tambang selama 24 jam. Berangkat dan pulang kerja hirup debu. Begitu juga saat di tempat kerja," kata Sahir Tamrin.
Selain itu, serbuk batu bara yang berada pada mesin konveyor yang berjarak sekira 100 meter dengan perumahan karyawan PT SIL-SIP (divisi pangkalan), membuat mereka jadi terganggu.
Dan, jika sesuai aturan jarak lokasi tambang batu bara dengan permukiman warga minimal 500 meter.
Baginya, jika hal ini terus terjadi akan berpotensi menyebabkan gangguan ISPA (infeksi saluran pernapasan) jangka panjang.
Selain itu, serikat buruh juga mempersoalkan limbah dapur perusahaan PT HME yang berada di selokan dan terhubung dengan sungai. Sementara, sungai yang dimaksud bermuara di kolam penampungan dan airnya dikonsumsi karyawan PT SIL-SIP.
"Hingga saat ini kami telah beritikad baik ingin melakukan audiensi bersama manajemen PT HME. Namun, tak ada tanggapan dari manajemen PT HME terhadap permohonan audiensi yang sudah dilayangkan dua kali serikat buruh PT SIL-SIP," tutupnya.
Untuk diketahui, 7 tuntutan pihak serikat buruh PT SIL-SIP kepada manajemen PT HME diantaranya, pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan, masyarakat, termasuk siswa-siswi rutin 3 bulan sekali, relokasi tempat tinggal karyawan (divisi pangkalan), penyediaan bus sekolah untuk siswa yang berada di divisi pangkalan, sumbal, sentral/ pembibitan, dan membuat alternatif jalan. (akz/har)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



