Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai tidak sesuai konstitusi. Khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Sehingga berpotensi memunculkan konflik agraria di ibu kota negara baru.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Rahmawati Al Hidayah mengungkapkan, potensi itu dapat muncul karena PP 12/2023 memberikan jaminan dua siklus bagi hak guna usaha (HGU) di IKN. Dengan total 190 tahun kepada pelaku usaha. “Ini tidak sesuai dengan semangat dan tujuan konstitusi dan UUPA. Hanya akan menggadaikan sumber daya alam dengan berbagai proyek eksploitasi,” katanya kepada Kaltim Post, Rabu (15/3).
Padahal, lanjut Ketua Pusat Studi Hukum SDA Unmul ini, mengenai aturan kemudahan dalam konteks penanaman modal bagi pelaku usaha untuk HGU, sebenarnya bukan hal baru. Mengingat UUPA sebagai dasar dalam pemberian hak sudah pernah “dikesampingkan” dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Beleid itu kemudian diputuskan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008. “Itu artinya pengaturan mengenai perpanjangan HGU kembali pada UUPA,” ujarnya.
Ketentuan mengenai HGU di IKN diterangkan pada Pasal 18 ayat 1 PP 12/2023. Di mana jangka waktu HGU atas HPL (Hak Pengelolaan) Otorita IKN diberikan paling lama 95 tahun. Melalui satu siklus pertama, pemberian hak paling lama 35 tahun, perpanjangan hak selama 25 tahun, dan pembaruan hak untuk 25 tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat 4 mengatur bahwa pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk satu siklus kedua. Dengan jangka waktu paling lama 95 tahun.
Jika siklus pertama dan siklus kedua diakumulasikan, maka jangka waktu HGU menjadi 190 tahun. “Jadi PP 12/2023 menjamin keuntungan bagi pemilik modal. Dan menimbulkan ketidakadilan dalam akses hak atas tanah. Bahkan berpotensi memunculkan konflik agraria. Juga mengonfirmasi bahwa pemerintah berwatak pengusaha, yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Menurutnya, apabila merujuk UUPA, HGU diberikan dalam jangka 35 tahun yang dapat diperpanjang 25 tahun.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



