Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menkeu Pastikan Pemberian Sanksi Terberat

A
Penulis: Azwar Halim❯
Photo
Photo
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sanksi bagi para pegawainya yang bermasalah. Terutama terkait jumlah harta yang tidak wajar.

Pemberian hukuman kepada pegawai Kemenkeu yang melakukan pelanggaran dipastikan tetap sesuai aturan yang berlaku. Aturan tersebut adalah Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Di sini hukuman-hukuman yang kita lakukan mengacu pada UU dan PP tersebut. Saya sampaikan kepada Presiden dan Pak Mahfud MD. Kalau kita tidak puas ada orang yang merasa ‘Menurut saya hukumannya harus lebih berat’. Namun hukuman terberat yang ada dalam PP tersebut adalah: pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan,” ujarnya, Minggu (12/3).

Sanksi kedua, adalah pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sanksi ketiga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. “Hukuman terberat yang ada dalam PP 94/2021. Kalau kita merasa hukuman itu tidak terlalu berat, saya sampaikan kepada pak Mahfud, pak Mahfud apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman tersebut dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus lakukan UU ASN dan peraturan mengenai pegawai negeri sipil,” jelasnya.

Kemenkeu juga telah berkomitmen menegakkan aturan dan sanksi tersebut. Hal itu tercermin dari pemecatan kepada Rafael Alun Trisambodo (RAT) baru-baru ini. Pemecatan RAT dikarenakan ia terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga konsekuensinya berupa pemecatan dan tidak mendapatkan uang pensiun.


Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

ilustrasi KPU
ilustrasi KPU



Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Buruh Langgar Batas Aktivitas, UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan Belum Bisa Beri Sanksi Langsung

Buruh Langgar Batas Aktivitas, UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan Belum Bisa Beri Sanksi Langsung

Pengelola Pelabuhan Tengkayu I Tarakan masih menghadapi keterbatasan dalam memberikan sanksi langsung kepada buruh yang melakukan aktivitas

Pemberian Sanksi ASN Menunggu Putusan Inkrah, Ini Penjelasan Inspektorat Tarakan

Pemberian Sanksi ASN Menunggu Putusan Inkrah, Ini Penjelasan Inspektorat Tarakan

Inspektorat Tarakan menegaskan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran aparatur pemerintah daerah, masih berjalan dan belum sampai pada tahap

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer