Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mendagri Minta Pemda Belanja Barang/Jasa di e-Katalog

S
Penulis: Sopian Hadi❯
UNGKAP PENTINGNYA E-KATALOG: Mendagri Muhammad Tito Karnavian berharap kepala daerah dapat melakukan reviu dan memastikan belanja barang/jasa dan belanja modal melalui e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). FOTO: KEMENDAGRI
UNGKAP PENTINGNYA E-KATALOG: Mendagri Muhammad Tito Karnavian berharap kepala daerah dapat melakukan reviu dan memastikan belanja barang/jasa dan belanja modal melalui e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). FOTO: KEMENDAGRI
BALIKPAPAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut jika per Januari 2023, dari 552 pemerintah daerah (pemda), baru 257 di antaranya yang telah menayangkan produk di e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk melakukan reviu dan memastikan 40 persen dari anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal untuk membeli produk dalam negeri.

“Mohon juga sama, kalau bisa di dua platform ini, (pertama) e-Katalog, lihat mana yang belum menayangkan produk masyarakatnya. Yang kedua, toko daring, mana yang sudah merealisasikan belanja melalui toko daring, mana yang tidak. LKPP memiliki data detail mereka (pemda),” ungkap Mendagri di tengah kehadirannya dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2).

Banyaknya produk yang ditampilkan di e-Katalog, sambung dia, sebagian besar masih didominasi produk makanan. Ia pun meminta produk yang belum tampil agar ditayangkan dengan peran aktif sekretaris daerah (sekda) sebagai koordinator.

“Sekdanya, kemudian kepala dinas perdagangan, perindustrian, UMKM, koperasi, suruh bergerak mereka untuk mencari produk-produk yang dibuat oleh masyarakat untuk ditayangkan dalam e-Katalog LKPP,” tegasnya.

Mendagri menegaskan, upaya tersebut penting dilakukan untuk mendongkrak penggunaan produk UMKM.

Bersama dengan Kepala LKPP Hendrar Prihadi, pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan pemda guna membahas e-Katalog dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan dana insentif daerah (DID) bagi pemda yang berhasil menjalankan e-Katalog.

“Nanti rencananya bulan Maret akhir, kita akan bacakan daerah-daerah mana yang banyak menayangkan (produk) ke e-Katalog. Kita sudah sampaikan ke Kemenkeu, kita akan berikan DID sebagai hadiahnya, yang terendah juga kita sebutkan biar nanti media meng-kaver,” tukasnya. (lim)

Advertisement
Advertisement
Editor : Sopian Hadi

Artikel Terkait

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Mendagri Tito Sebut Jalan Perbatasan Malinau-Nunukan Butuh Rp 32 Triliun, Ditarget Tuntas 2029

Mendagri Tito Sebut Jalan Perbatasan Malinau-Nunukan Butuh Rp 32 Triliun, Ditarget Tuntas 2029

Pembangunan akses jalan perbatasan di wilayah Kalimantan Utara, khususnya jalur Malinau-Nunukan, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar R

Jalan Perbatasan Kaltara Ditarget Tuntas 2029, Anggaran Rp32 Triliun

Jalan Perbatasan Kaltara Ditarget Tuntas 2029, Anggaran Rp32 Triliun

TANJUNG SELOR – Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan Kaltara rampung paling lambat awal 2029. Pemban

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer