Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sisa 1,5 Tahun, Progres Baru 15 Persen

A
Penulis: Azwar Halim❯
Photo
Photo
ADA 17 ribu orang yang akan menempati IKN secara bertahap. Terdiri dari 12 ribu aparatur sipil negara dan 5 ribu personel TNI-Polri. Pemindahan akan dimulai pada 2024.

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian presiden. Hingga awal Februari 2023, capaian keseluruhan pembangunan infrastruktur dasar maupun pemerintahan, mencapai 15 persen. Sementara itu, tenggat waktu operasional pusat pemerintahan baru Indonesia ini menyisakan 1,5 tahun lagi. Ditandai dengan pelaksanaan upacara peringatan HUT RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

Untuk memastikan kegiatan pembangunan berjalan lancar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengunjungi IKN di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (9/2). Kegiatan diawali dengan melihat langsung lokasi pembangunan istana negara dan lapangan upacara, beserta bangunan gedung kantor presiden pada kawasan istana kepresidenan. Mantan panglima TNI itu sekaligus mengecek lokasi pembangunan kementerian koordinator (kemenko) yang akan dibangun.

Termasuk juga rumah tapak menteri, beserta bangunan lainnya. Dari hasil pengamatannya kemarin, Moeldoko menyatakan pembangunan berjalan dengan baik. “Karena pembangunannya baru efektif berjalan tiga bulan, persentasenya baru sekitar 5 persen. Tapi kami optimistis, target (upacara HUT RI) 17 Agustus 2024, bisa terpenuhi,” katanya didampingi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga dan Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.

Moeldoko melanjutkan, secara administrasi, proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah dikonsolidasikan dan akan dimulai pada 2024. Dia mencontohkan pembangunan kantor staf presiden. Sebanyak 53 orang telah disiapkan pindah ke IKN. Secara keseluruhan, ada 17 ribu orang yang akan menempati IKN secara bertahap. Terdiri dari 12 ribu aparatur sipil negara (ASN) dan 5 ribu personel TNI-Polri.

“Semuanya sudah menyiapkan diri, bagi mereka yang akan diberangkatkan ke sini (IKN),” ungkapnya. Selain itu, dalam rangkaian kunjungannya di IKN, Moeldoko mengecek pembangunan hunian pekerja konstruksi (HPK). Dia berharap para pekerja konstruksi IKN bisa tinggal nyaman karena disiapkan kantin dan ruang makan. Beserta fasilitas lainnya. Seperti klinik kesehatan dan tempat ibadah.

Pembangunan HPK ditargetkan rampung sepenuhnya akhir bulan ini. “Ada 22 tower dengan empat lantai. Harapannya bisa menampung 16 ribu pekerja. Ini sudah siap. Dan secara periodik nanti terisi dengan perkembangan proyek,” katanya kepada Kaltim Post di Titik Nol Nusantara.

Mengenai pembebasan lahan warga yang masih belum tuntas, Moeldoko menyebut permasalahan tersebut akan coba diurai KSP. Oleh karena itu, dia akan melihat secara utuh persoalan yang terjadi pada lahan warga yang masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), terutama di Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

“Seperti persoalan ganti rugi yang ada di Wadas (Jawa Tengah). KSP turun ke lapangan, semua bisa dibereskan dengan baik. Yang paling penting, kita mendengarkan. Apa sih maunya masyarakat. Berikutnya, kita pahamkan setelah proyek ini terbangun, dampak eksternalisasinya seperti apa,” terang dia.

Menurut Moeldoko, dengan menyatukan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak langsung dan tidak langsung pembangunan IKN, maka tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Sebelumnya, masyarakat yang terdampak pembangunan IKN merasa uang ganti rugi yang mereka terima relatif kecil. Nominal paling besar adalah Rp 225 ribu per meternya.

“Itu kan persepsi masyarakat. Satu sisi ini adalah proyek pemerintah. Karena yang membangun nanti BUMN. Berikutnya, ada eksternalisasi. Kita membangun sebuah jalan, lingkungan itu menjadi bertumbuh. Jangan dilihat semata-mata dilihat dari bertumbuhnya itu. Tapi kita harus bijaksana. Harus ada jalan tengahnya. Apalagi nilainya dihitung oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik). Tim independen yang tidak punya kepentingan apapun. Dan mestinya jadi referensi,” jelasnya.


Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Ilustrasi gedung pemerintahan di IKN Nusantara.
Ilustrasi gedung pemerintahan di IKN Nusantara.



Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Warga Balikpapan Regency Tolak Akses Jalan Baru di RTH Pintu Utama

Sebelumnya, Forum RT telah menempuh jalur mediasi melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota Balikpapan.

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Hari Pelanggan Nasional, Astra Motor Kaltim 1 Rayakan dengan Kunjungan ke Rumah Konsumen Loyal

Astra Motor Kaltim 1 rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026 dengan aktivitas apresiasi, layanan personal, serta promo menarik bagi konsumen.

Dealer Astra Motor Gelar Pameran Eksklusif dan Penawaran Spesial bagi Mitra Gojek Balikpapan

Dealer Astra Motor Gelar Pameran Eksklusif dan Penawaran Spesial bagi Mitra Gojek Balikpapan

Astra Motor Kaltim 1 hadirkan promo khusus mitra Gojek Balikpapan, mulai DP Rp100 ribu, hadiah jaket, hingga layanan tukar tambah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer