Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJS Kesehatan Berisiko Defisit pada 2024

A
Penulis: Azwar Halim❯
Photo
Photo
BEBERAPA tahun terakhir BPJS kesehatan sudah surplus. Biaya iuran lebih tinggi daripada biaya layanan kesehatan yang diklaim. Meski demikian, diprediksi pada 2024 lembaga ini akan kembali defisit.

Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby kemarin (30/1) mengungkapkan pada 2024 BPJS kesehatan bisa mengalami defisit. Ini karena perluasan layanan kesehatan dan banyaknya layanan kesehatan yang berbiaya mahal namun tidak diiringi dengan kenaikan iuran.

”Pertambahan faskes, maka akses layanan kesehatan meningkat. Yang menyebabkan biaya (klaim) semakin meningkat. Kedua memberikan layanan berbiaya maha, misal cathlab (untuk jantung) dan kanker,” ungkapnya kemarin dalam Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN.

Perluasan layanan ini di sisi lain perlu dilakukan. Ini menurutnya untuk menjaga loyalitas peserta. Agar layanan BPJS Kesehatan bisa dinikmati di mana saja dengan standar yang sama di seluruh wilayah.

Namun, disisi lain perluasan layanan ini menambah kewajiban BPJS Kesehatan untuk mengcover. “Tetap harus dibayar karena haknya peserta,” tuturnya. Ruby mendukung agar layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya. “Namun saat membuka layanan seperti cathlab, tidak membuka di daerah yang sudah ada,” ujarnya.

Untuk itu, perlu dijaga agar pendapatan dari BPJS Kesehatan lebih tinggi daripada klaim yang harus dibayarkan. Dengan kondisi seperti sekarang, menurut Ruby, kondisi keuangan BPJS Kesehatan akan baik sampai 2024 saja. Jika dibiarkan, maka aset neto yang kini senilai Rp 56 triliun akan tergerus tiap bulannya. Untuk itu pada 2025 atau 2026 harus ada kenaikan tarif iuran.

Lebih lanjut dia menyatakan idealnya cadangan untuk klaim yang harus dipunyai BPJS Kesehatan adalah 1,5 bulan biaya klaim rata-rata. Untuk saat ini, rata-rata biaya klaim BPJS Kesehatan adalah Rp 13 triliun. Artinya, BPJS Kesehatan setidaknya harus punya surplus Rp 20 triliun.

Lalu apa yang bisa dilakukan BPJS Kesehatan? Ruby mengatakan lembaganya akan mengendalikan utilisasi. Layanan atau obat yang diberikan tenaga medis akan dipelototi. Selanjutnya, optimalisasi layanan di tingkat primer. “Ada beberapa kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat primer,” ujarnya.


Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Ilustrasi
Ilustrasi



Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Puskesmas 24 Jam Tak Menjamin Kemudahan Rujukan BPJS, Ini Penjelasan Dinkes Tarakan

Puskesmas 24 Jam Tak Menjamin Kemudahan Rujukan BPJS, Ini Penjelasan Dinkes Tarakan

Wacana memperluas layanan puskesmas hingga 24 jam di seluruh wilayah Kota Tarakan kembali menyorot persoalan akses masyarakat terhadap pelay

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Usai Putusan MK, KPU Ungkap Alasan Pendidikan Gibran Dinyatakan MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan tetap menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pa

Hadapi Defisit 2027, Pemkab Bulungan Rasionalisasi Belanja

Hadapi Defisit 2027, Pemkab Bulungan Rasionalisasi Belanja

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menyiapkan langkah efisiensi untuk mengantisipasi defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer