Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sejumlah warga menolak besaran ganti rugi dari pemerintah yang mereka anggap tak memadai. Mereka tetap mengikuti harga ganti rugi sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo terkait harga lahan milik masyarakat di IKN dengan harga Rp 2 juta per meter persegi.
“Kami telah minta harga ganti rugi Rp 2 juta per meter persegi dan itu mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak Presiden Joko Widodo, seperti diberitakan oleh media massa nasional. Pernyataan presiden ini sejalan dengan menteri ATR/BPN bahwa ganti rugi lahan tidak merugikan masyarakat,” kata Ronggo Warsito, Selasa (10/1).
Ia memiliki lahan seluas 30 ribu meter persegi di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, PPU, yang ia sebut letaknya strategis, dalam lingkaran KIPP IKN.
Hanya, kata dia, tanah seluas itu oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Infrastruktur IKN Ade Chandra Wijaya dinilai seluas 25.870 meter persegi saja, dan harga yang ditawarkan kepadanya ia anggap belum sesuai harga di pasaran.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



