Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sudah bisa terbit RPP tersebut,” harap Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Dia menambahkan, penerbitan PP tentang kemudahan berinvestasi di IKN ditargetkan berbarengan dengan PP tentang Kewenangan Otorita IKN. Kedua regulasi ini, akan saling berkaitan dengan tugas dan kelembagaan Otorita IKN. Baik sebagai lembaga setingkat kementerian, maupun sebagai pemerintahan daerah khusus atau pemdasus.
“Karena kekhasan sifat hybrid yang perlu dipertahankan dan diselaraskan. Sesuai kewenangan dan investasi di IKN,” ucapnya. Dalam RPP itu, akan menjelaskan mengenai financial center di IKN. Meliputi perbankan, asuransi, keuangan syariah, pasar modal, perdagangan komoditas internasional, leasing, pialang pasar keuangan (money broking), keuangan digital, perusahaan trust, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Selain itu adalah land development atau kontrak pembangunan lahan.
“Jadi, kami masih menunggu PP-nya terbit. Sebagai dasar hukum, memberikan insentif berusaha di IKN,” kata pria berkacamata ini. Penyusunan RPP tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Khusus Pembiayaan di IKN, diamanahkan kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi, mengungkapkan, ada perbedaan dalam pemberian insentif kepada investor.
Baik yang ingin berusaha di wilayah IKN dan wilayah mitra IKN. “Insentif di daerah mitra IKN akan lebih besar. Dibanding yang berlaku umum. Tetapi, tidak lebih besar dari insentif yang ada di IKN,” kata dia.
Dendy menambahkan, alasan perbedaan pemberian insentif itu, lantaran jika insentif yang diberikan lebih besar atau sama dengan besaran insentif yang ada di IKN, maka para investor akan lebih memilih menanamkan modalnya di wilayah mitra IKN. Oleh karena itu, agar wilayah IKN tetap bisa menarik bagi para investor, maka akan diberikan insentif yang lebih dari besaran insentif secara umum. “Itu yang jadi pembeda. Sehingga, daerah mitra bisa mendukung daerah IKN,” ungkapnya.
Diwartakan sebelumnya, memasuki kuartal pertama tahun ini, pembangunan IKN memasuki tahap land clearing dan land development. “On track semuanya, terutama untuk hunian pekerja,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono setelah menghadap Jokowi, Selasa (3/1).
Pekerja yang dimaksud Bambang adalah pekerja proyek. Nantinya, hunian tersebut dilengkapi dengan klinik. Pada kuartal pertama tahun ini, pihaknya masih berfokus pada konstruksi di lapangan. Kontrak konstruksi yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ditandatangani. Selain itu, logistik untuk pembangunan telah dimobilisasi.
“Bisa dilihat-lihat land clearing ya. Land development itu akan kelihatan kami akan meratakan beberapa tempat,” ungkapnya. Bambang menyatakan, pembangunan akan menyesuaikan dengan kondisi alam.
“Nanti, kelihatan sumbu kebangsaan seperti apa. Ada jalan akses barat, akses timur. Kemudian, Istana (Kepresidenan) seperti apa,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Dhony Raharjoe menyatakan, ada tiga perusahaan yang sudah mendapat izin prinsip pelaksanaan. Namun, bukan berarti mereka bisa langsung membangun. Sebab, ada berbagai proses teknis yang harus dilalui. Salah satunya feasibility study (FS). Tiga investor itu adalah PT Summarecon Agung, konsorsium CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara (CCFG-RBN), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC). “Yang dalam antrean ada beberapa lagi, tapi belum kami umumkan kalau belum ada surat izin prinsip,” ujarnya.
Tiga perusahaan itu akan menggarap konstruksi perumahan, air, telekomunikasi, hingga pengolahan limbah. “Transportasi ini prioritas utama yang sedang dikejar, berikutnya yang high priority adalah sekolah dan lifestyle facility,” jelasnya. Untuk perumahan, Dhony menjanjikan ada banyak insentif. Hak milik rumah menjadi milik masyarakat yang membeli. Sementara itu, gedung akan diberi hak guna bangunan.
Sejauh ini, total komitmen investasi mencapai Rp 41 triliun. Sebanyak 59 perusahaan yang mengantre berkomitmen untuk membangun sekolah, rumah sakit, hingga area permakaman. “APBN maksimum 20 persen, 80 persen investor lokal dan luar,” katanya. (riz/k15/eza)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



