Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terungkap Asal Usul Pungutan

A
Penulis: Azwar Halim❯
CARI SOLUSI: Persoalan adanya dugaan pungli di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, GM PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Nasib Sihombing memanggil sejumlah pihak, Senin (29/8). FOTO: RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN
CARI SOLUSI: Persoalan adanya dugaan pungli di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, GM PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Nasib Sihombing memanggil sejumlah pihak, Senin (29/8). FOTO: RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN
NUNUKAN - Ingin membenahi dugaan pungli yang terjadi di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, General Manager PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Nasib Sihombing menggelar rapat di kantornya dengan mengundang Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan, termasuk unit kerja di pelabuhan. Dalam rapat, terungkap asal muasal diberlakukannya pungutan sebesar Rp 100 ribu bagi setiap angkutan truk pengangkut rumput laut tersebut. Itu di luar retribusi resmi Pelindo.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan, Tawar. Pihaknya membenarkam adanya pungutan tersebut. Pungutan tersebut bahkan sudah berlaku sebelum adanya perubahan organisasi pada Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan beberapa waktu lalu.

“Kalau mau dikatakan kenapa kami siap dan sepakat mengeluarkan itu (memberi), karena kami mengerti teman-teman di lapangan yang membantu menjaga dan segala macam. Butuh akomodasi dan sebagainya,” ungkap Tawar, Senin (29/8).

“Ini sifatnya bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan semua teman-teman pedagang, lagi pula itu bukan paksaan. Kami mengatakannya itu ada, tapi bukan pungli. Kalau misalnya tadi kami memang dipaksa, mungkin baru bisa dikatakan pungli,” tambah pria yang juga pedagang rumput laut ini ketika rapat bersama.

Hal senada disampaikan mantan ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan sebelumnya, H. Kamaruddin atau akrab disapa H. Udin. Dirinya menjelaskan, komoditas rumput laut di Nunukan mulai muncul sejak 2008-2009. Hingga 2013, komoditas rumput laut kering hanya dikirim ke Surabaya.

Selanjutnya di tahun 2014-2015, mulai menjajaki pembeli di Makassar. Ia menambahkan, terjadi insiden penumpukan penumpang. Sementara rumput laut menunggu di atas dermaga, tanpa adanya kejelasan. Akhirnya dibuatlah pertemuan membahas persoalan tersebut.

Setelah melakukan pertemuan, ia dipilih secara menjadi ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan. “Jadi selama saya diangkat menjadi ketua asosiasi, pedagang selalu melakukan pertemuan, dalam pertemuan tentu kita butuh akomodasi, sedangkan kami belum ada kas. Akhirnya saya terapkan iuran di dalam AD/ART pungutan Rp 1.000 sampai Rp 5.000 per karung, namun itu tidak jalan,” kisahnya.

Lanjutnya lagi, muncul protes dari pedagang yang berhubungan dengan pembeli di Makassar. Pasalnya tak diberlakukan bagi pedagang yang berhubungan dengan pembeli di Surabaya. “Dijalankan lah itu pungutan, dulu masih Rp 50 ribu, saya kurang tahu Rp 100 ribu berlaku kapan. Itulah yang berjalan. Jadi setiap ada pertemuan, ada proposal masuk, asosiasi tidak pernah meminta ke pedagang, melainkan menggunakan anggaran dari pungutan tersebut,” katanya .

Ia beranggapan terjadi miskomunikasi di asosiasi. Padahal dirinya mengaku, dia sering menyampaikan persoalan tersebut untuk dilimpahkan ke pengurus asosiasi yang baru. “Saya juga awalnya merasa tidak baik, jika saya pegang terus amanah Rp 100 ribu tersebut, makanya saya ingin limpahkan ke asosiasi. Tapi pedagang sepakat membiarkan tetap saya yang mengurusinya, akhirnya saya anggap klir. Tapi tiba-tiba saja itu dianggap pungli, jadi saya merasa memang perlu kita benahi jika itu salah,” ulasnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Rumput Laut Nunukan, Kamaruddin akrab disapa Kama berharap kepentingan asosiasi dan pedagang dapat dibedakan. Ia pun mengungkap jika pungutan saat ini tak terkait dengan asosiasi. “Jadi, tidak ada sangkut pautnya dengan asosiasi selama saya menjabat, meski memang pedagang rumput laut ini tidak ada yang merasa keberatan atas pungutan itu. Tetap harus dipisahkan antara pedagang dan asosiasi,” kata Kama.

Ia mengungkap tak ada rencana pelimpahan pungutan, melainkan penghapusan. Menurutnya, asosiasi hanya dapat mengatur iuran anggota. “Tapi karena memang sudah berjalan lama, jadi tidak bisa dihentikan,” katanya lagi.

Dalam kesempatan itu, GM PT Pelindo IV Cabang Nunukan, Nasib Sihombing pun berharap, ada peran asosiasi yang saat ini berjalan mewadahi pedagang. Di sisi lain, dirinya menyarankan adanya institusi atau bahan usaha koperasi dari asosiasi. Pelindo juga tengah membenahi pembayaran retribusi resmi di pelabuhan. “Saya tidak mau lagi pembayaran tunai, saya mau nanti ada koperasinya asosiasi yang berbadan hukum. Nantinya, semua kegiatan rumput laut, invoice kan ke asosiasi, dan asosiasi inilah yang membayar langsung retribusi pelabuhan,” tambah Sihombing menegaskan akan menggunakan digitalisasi dalam pembayaran.

Dirinya tidak ingin adanya pembayaran tunai di pelabuhan yang menimbulkan multitafsir. “Jadi dengan begitu, lebih mudah dan transparan, tidak lagi menimbulkan multitafsir,” beber Sihombing. (raw/lim)

 

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer