Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Utang Daerah Ditarget Lunas Tahun Ini

S
Penulis: Sopian Hadi❯
APBD Perubahan Disepakati Rp 1,2 Triliun
APBD Perubahan Disepakati Rp 1,2 Triliun
NUNUKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kembali bakal fokus menangani utang daerah yang hingga kini belum juga lunas.

Hal ini juga diperkuat DPRD Nunukan dalam sejumlah rapat paripurna pembahasan APBD kerap mendesak agar Pemda memprioritaskan pelunasan utang yang membebani Pemkab Nunukan selama ini.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid kepada Radar Tarakan mengatakan, bahwa pihaknya mengamini bahwa dalam APBD-P 2022 ini akan kembali fokus membayarkan utang daerah yang timbul dari kegiatan pekerjaan fisik dan non fisik Pemkab Nunukan.

"Benar di anggaran perubahan ini kita akan bayarkan utang lagi," ucap Hj. Asmin Laura Hafid.

Dijelaskan, utang daerah yang masih tersisa sekira Rp 69 miliar ditargetkan lunas tahun ini. Dan hal ini akan terlaksana jika transfer pusat ke daerah berjalan dengan lancar.

Namun, jika transfer ke daerah mengalami kendala, maka pembayaran utang akan kembali dibebani pada APBD murni 2023 mendatang.

"Kalau dana transfer pusat lancar-lancar saja, maka saya harapkan utang kita ini bisa lunas tahun ini, sehingga tahun depan kita tidak lagi terbebani oleh utang. Tapi kalau tahun ini transfer daerah lambat maka secara otomatis akan kita bebankan lagi ke APBD 2023," jelasnya.

Laura mengungkapkan, pada APBD Murni 2022 daerah telah mengalokasikan pembayaran utang sebesar Rp 8 miliar dari total utang daerah sebelumnya sebesar Rp 77 miliar.

"Yah pelan-pelan kita urai, jadi ada dana sekitar Rp 8 miliar kita alokasikan buat bayar utang pekerjaan, dan ada juga anggaran yang kita buka untuk kegiatan baru di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nunukan," tambahnya.

Diketahui, saat pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan melalui fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nunukan 2022.

Ada beberapa pernyataan fraksi diantaranya Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai PKS tentang penyelesaian utang kepada pihak ketiga.

"Bahwa penyelesaian utang kepada pihak ketiga akan menjadi prioritas di perubahan APBD 2022 ini dengan berpedoman pada rekomendasi BPK RI," tutupnya. (akz)

Advertisement
Advertisement
Editor : Sopian Hadi

Artikel Terkait

Sinergi Bupati Nunukan dan Kapolda Kaltara Berantas Narkoba di Wilayah Perbatasan

Sinergi Bupati Nunukan dan Kapolda Kaltara Berantas Narkoba di Wilayah Perbatasan

Sinergitas pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kehadiran Kapolda Kaltara, Brigjen

KRI Tawau Jajaki Kerja Sama dengan Pengusaha Semporna, Perluas Pasar Produk Indonesia

KRI Tawau Jajaki Kerja Sama dengan Pengusaha Semporna, Perluas Pasar Produk Indonesia

Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau terus mendorong penguatan kerja sama ekonomi lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Salah satu

BNPPDT Matangkan Rencana Percepatan Pembangunan, PLBN Seimanggaris Masuk di Gelombang III

BNPPDT Matangkan Rencana Percepatan Pembangunan, PLBN Seimanggaris Masuk di Gelombang III

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mematangkan rencana percepatan pembangunan delapan Pos Lintas Batas Negara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer