Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR RI Sarankan Permenaker JHT Dibatalkan

S
Penulis: Sopian Hadi❯
Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hasan Saleh.
Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hasan Saleh.
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Kaltara, Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hasan Saleh turut menyoroti Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jamiman Hari Tua (JHT) yang mendapat banyak penolakan dari kalangan pekerja.
Penolakan terjadi lantaran Permenaker tersebut mengubah cara pencairan JHT. Klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).
“Pemerintah sebaiknya membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait jaminan hari tua atau JHT yang kurang memihak ke masyarakat dan tidak peka dengan kondisi pandemi,” ujar Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hasan Saleh kepada Radar Tarakan, Selasa (15/2).
Saran pria yang masa kecil dan domisilinya di Nunukan ini didasarkan sejumlah pertimbangan. “Pemerintah harus ingat, bahwa JHT ini dananya dari potongan gaji pekerja atau buruh, bukan dari pemerintah, jadi peruntukannya harus mendengarkan aspirasi pekerja atau buruh,” ulasnya.
Apalagi, kata dia, kondisi masyarakat saat ini sulit, butuh pegangan atau modal saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja. “Masyarakat sudah berharap kepada JHT sebagai modal atau pegangan untuk hidup sehari-hari sambil mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pandemi sekarang ini, kondisi ekonomi masih belum pulih, harusnya pemerintah lebih sensitif dan peka,” tukasnya.
Jika peraturan Menteri tersebut diterapkan, masyarakat hanya bisa mencairkan dananya saat mencapai umur pensiun yaitu 56 Tahun. “Pemerintah harus memperbaiki sosialisasi dan proses penyusunan peraturan Menteri terkait dengan melibatkan dan mendengarkan semua elemen terutama pihak buruh dan pekerja,” saran Saleh. (lim/ana)

Advertisement
Advertisement
Editor : Sopian Hadi

Artikel Terkait

Kampung Bersinar di Tarakan Masih Jadi Titik Transaksi Narkoba, Ini yang Akan Dilakukan BNNP Kaltara

Kampung Bersinar di Tarakan Masih Jadi Titik Transaksi Narkoba, Ini yang Akan Dilakukan BNNP Kaltara

Predikat Kampung Bersih dari Narkoba (Bersinar) ternyata belum sepenuhnya menjamin suatu kawasan terbebas dari peredaran gelap narkotika. Ba

Angka Kemiskinan Tarakan Terendah dalam 16 Tahun, Tercatat 4,93 Persen

Angka Kemiskinan Tarakan Terendah dalam 16 Tahun, Tercatat 4,93 Persen

Angka kemiskinan di Kota Tarakan terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tarakan, tingkat kemiskinan pada

15 Kg Sabu Diduga Telah Beredar Selama 5 Bulan, Bandar Besar Akan Diburu BNNP Kaltara

15 Kg Sabu Diduga Telah Beredar Selama 5 Bulan, Bandar Besar Akan Diburu BNNP Kaltara

Pengungkapan jaringan narkotika internasional di Kalimantan Utara (Kaltara) menyisakan pekerjaan besar bagi aparat. Sebab, sebelum jaringan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer