Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penolakan terjadi lantaran Permenaker tersebut mengubah cara pencairan JHT. Klaim JHT baru bisa dilakukan 100 persen saat pekerja berada pada usia masa pensiun yaitu 56 tahun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia (kepada ahli waris).
“Pemerintah sebaiknya membatalkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait jaminan hari tua atau JHT yang kurang memihak ke masyarakat dan tidak peka dengan kondisi pandemi,” ujar Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Hasan Saleh kepada Radar Tarakan, Selasa (15/2).
Saran pria yang masa kecil dan domisilinya di Nunukan ini didasarkan sejumlah pertimbangan. “Pemerintah harus ingat, bahwa JHT ini dananya dari potongan gaji pekerja atau buruh, bukan dari pemerintah, jadi peruntukannya harus mendengarkan aspirasi pekerja atau buruh,” ulasnya.
Apalagi, kata dia, kondisi masyarakat saat ini sulit, butuh pegangan atau modal saat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja. “Masyarakat sudah berharap kepada JHT sebagai modal atau pegangan untuk hidup sehari-hari sambil mencari pekerjaan. Apalagi kondisi pandemi sekarang ini, kondisi ekonomi masih belum pulih, harusnya pemerintah lebih sensitif dan peka,” tukasnya.
Jika peraturan Menteri tersebut diterapkan, masyarakat hanya bisa mencairkan dananya saat mencapai umur pensiun yaitu 56 Tahun. “Pemerintah harus memperbaiki sosialisasi dan proses penyusunan peraturan Menteri terkait dengan melibatkan dan mendengarkan semua elemen terutama pihak buruh dan pekerja,” saran Saleh. (lim/ana)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



