Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diketahui dalam aksi tersebut, para perwakilan suku Kalimantan membawa 7 poin tuntutan, di antaranya mengecam pernyataan Edy Mulyadi dan tidak menerima ujaran kebencian yang dianggap provokatif. Serta telah menyakiti hati masyarakat asli Kalimantan. Kedua, melaporkan Edy Mulyadi bersama dengan rekan-rekannya kepada aparat hukum atas pernyataannya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, yang sudah menyakiti hati masyarakat Kalimantan dan mengganggu ketentraman. Ketiga, meminta aparat penegak hukum untuk segera menangkap Edy Mulyadi dan diproses secara hukum. Keempat, bahwa perbuatan Edy Mulyadi dapat diklarifikasi sebagai tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang. Kelima, yang tercantum pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan dalam Pasal 310 KUHP. Meminta agar masyarakat di Indonesia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Keenam, meminta kepada Edy Mulyadi untuk bisa hadir di Kalimantan untuk diproses sesuai hukum adat Kalimantan.
Koordinator Lapangan Aksi, Roni Iskandar yang juga menjabat sebagai ketua Pemuda Adat Besar Tidung Kaltara mengaku, pihaknya sudah menyampaikan beberapa aspirasi kepada DPRD Tarakan. “Kami juga meminta Edy Mulyadi untuk hadir di Kalimantan untuk mengikuti sidang adat, karena sudah menyakiti dan perasaan kami. Seolah-olah orang kalimantan ini dikatakan jin dan tidak masuk akal,” pungkasnya.
Roni juga meminta kepada DPRD Tarakan serta Polres Tarakan untuk mengawal perkara ini sampai tuntas. “Kami sangat berharap DPRD maupun aparat penegak hukum untuk mengawal kasus ini, sampai diproses,” tegasnya.
Diketahui, saat ini klarifikasi Edy Mulyadi telah muncul di media sosial dan meminta maaf. Namun permintaan maaf tersebut seakan-akan mengejek. “Yang namanya pelanggaran hukum tetap ditindak. Kenapa kami meminta sidang adat, agar kesalahannya dapat diampuni. Tapi mohon maaf attitude-nya, secara visual kita lihat seperti mengejek. Marilah kita duduk baik-baik jangan ada embel-embel lain,” ungkapnya.
Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Yulius Dinandus menambahkan, apa pun yang berbau rasis untuk menindaklanjuti oknum-oknum tersebut. Bahkan pihaknya akan mengawal perkara ini sampai Edy Mulyadi diproses secara hukum. “Kami menyepakati, jika Edy Mulyadi untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya juga secara adat seusai permintaan masyarakat. Selain mempertanggungjawabkan secara hukum, wajib itu agar tidak ada lagi di depan hal seperti ini,” bebernya.
Yulius melanjutkan, memberikan kesempatan kepada negara agar dapat ditindak dengan hukum yang berlaku. “Maka kami sangat mendukung apa yang telah disampaikan. Kami juga akan mengawal sampai Edy Mulyadi diproses secara hukum. Dari enam pernyataan yang diminta kami tambahkan menjadi tujuh dengan poin yang terpisah,” imbuhnya.
JALANNYA AKSI
Aksi damai di Tarakan, dimulai dari Simpang Empat GTM, Mako Polres Tarakan dan terakhir di Gedung DPRD Tarakan. Dalam aksi tersebut, masyarakat adat di Tarakan menuntut dan mengecam pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap tidak pantas untuk diucapkan dan menyakiti hati masyarakat adat.
Dalam aksi damai tersebut, juga para perwakilan ketua adat meminta kepada Polres Tarakan melalui Polda Kaltara untuk mengusut tuntas secara hukum, Edy Mulyadi. Adapun permintaan masyarakat adat agar Edy Mulyadi bisa hadir di Kaltara dan meminta maaf secara langsung di hadapan masyarakat.
Kapolres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia menjelaskan, pihaknya menampung aspirasi atau pun tuntutan pada masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Kaltara. “Apa pun yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan ke satuan atas, karena kejadian ini kan di Jakarta. Kami akan kirimkan dan laporkan segera apa yang menjadi tuntutan para demonstran,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Taufik Nurmandia juga mengaku akan segera mengirimkan permintaan serta tuntutan para ketua adat di Tarakan khususnya kepada Polda Kaltara. “Itulah keinginan masyarakat, kita hanya bisa meneruskan. Karena nantinya banyak yang melapor, pasti dibeberapa daerah di Kalimantan juga ikut melapor. Intinya yang kita terima, masyarakat meminta Edy Mulyadi bisa diproses secara hukum dan dapat menyampaikan permintaan maafnya di depan warga dan masyarakat Kalimantan,” tandasnya.
Bahkan diketahui sejak Senin (24/1) ada sebagian masyarakat telah melakukan pelaporan ke Polres Tarakan. Wakil Ketua Pusaka, Abdul Manan sempat menyampaikan pendapatnya ke Polres Tarakan, hanya meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap dan memproses Edy Mulyadi secara hukum. “Kami berharap melalui Polres Tarakan untuk menindaklanjuti tuntutan kami dan bertindak cepat agar Edy Mulyadi dan kawan-kawan bisa diproses. Karena ini sudah menyakiti hati kami, masyarakat asli Kalimantan,” imbuhnya.
HADIRKAN EDY DI KALIMANTAN
Dewan Adat Dayak (DAD) Kaltara turut melakukan aksi damai sebagai bentuk tuntutan terhadap Edy Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan di Mapolda Kaltara, Selasa (25/1).
Dalam tuntutannya, DAD Kaltara meminta agar Edy Mulyadi dan kawan-kawan segera ditangkap dan diproses sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta mengecam keras pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai 'tempat jin buang anak'.
“Kami juga meminta agar Edy Mulyadi dan kawan-kawan dihadirkan di Kalimantan untuk diproses secara hukum adat,” ujar Jhonny Laing Impang, Ketua Umum (Ketum) DAD Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi usai aksi tersebut.
Tak hanya itu, DAD Kaltara juga meminta Edy Mulyadi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan secara tertulis dan dibacakan di depan sidang adat Kalimantan, serta mendorong dan mendukung penuh pihak kepolisian untuk memproses Edy Mulyadi secara hukum. “Terhadap hal ini, kami akan menyerahkan penuh tuntutan kami ke pihak kepolisian sebagai pihak yang berwajib,” kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara ini.
Perbuatan yang dilakukan Edy Mulyadi tersebut sudah sangat meresahkan. Ia menilai ini merupakan perbuatan yang sengaja untuk merendahkan harga diri, serta harkat dan martabat masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan.
“Saya menegaskan kepada pihak kepolisian agar segera menangkap Edy Mulyadi dan kawan-kawan. Saya percaya dalam waktu satu atau dua hari mereka (polisi, Red) sudah bisa menangkap Edy Mulyadi,” tuturnya.
Tapi, kepolisian tidak bisa menangkap Edy Mulyadi dan kawan-kawan, maka masyarakat adat Kalimantan akan turun menindak Edy Mulyadi dengan caranya sendiri. “Hari ini (kemarin) kami dari masyarakat Kalimantan telah menyampaikan laporan ke polisi. Artinya, kami masih proses hukum yang berlaku di negara ini,” katanya.
Namun demikian, Jhonny tetap mengajak masyarakat Kaltara pada khususnya tetap menunjukkan sikap yang baik. Jangan sampai ada yang membuat onar di negeri ini. Tetap ikuti aturan yang dilakukan oleh penegak hukum. “Boleh kita bergerak, tapi dalam bentuk atau dengan cara yang baik,” imbuhnya.
Ketua Adat Dayak Lundayeh Bulungan, Joel Sakai juga menegaskan hal yang sama, yakni segera tangkap dan proses hukum Edy Mulyadi dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh Edy Mulyadi ini lebih kejam dari teroris. “Kalau teroris yang bekerja, itu nyawa tertentu yang jadi korban. Tapi pernyataan Edy Mulyadi ini sudah mengorbankan seluruh masyarakat Kalimantan,” tegasnya.
Oleh karena itu, hal ini jangan sampai dibiarkan. Jangan menganggap tidak ada apa-apa yang diberikan Kalimantan untuk negara selama ini. Sumber daya alam (SDA) dari Kalimantan ini sudah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi negara selama ini. “Harus diketahui bahwa Kalimantan ini sangat menghargai Bhineka Tunggal Ika, karena kami cinta negara Indonesia,” tegasnya.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Fenry Alpius mengatakan, pihaknya dari legislatif juga meminta kepada pihak kepolisian agar segera menangkap dan memproses Edy Mulyadi dan kawan-kawan. “Segera diproses secara hukum nasional. Karena, jika Edy tidak ditangkap, maka ini akan sangat meresahkan,” serunya.
Pastinya, kepada Presiden RI Joko Widodo melalui pihak kepolisian harus segera menangkap Edy Mulyadi dan kawan-kawan supaya negara ini bisa damai dan aman. Dalam waktu dekat ini DPRD Kaltara akan membuat surat resmi ke Presiden untuk menyikapi hal ini. (tuy/iwk/lim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



