
NUNUKAN – Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menetapkan Nunukan masuk dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Dimana, pelaksanaan PPKM level 4 berlangsung hingga 8 Agustus mendatang.
Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Sekretariat Kabupaten Nunukan Hasan Basri menyampikan, Nunukan masuk dalam PPKM level 4 bersama Kota Tarakan dan Bulungan. Sehingga, pelaksanaan PPKM level 4 akan dibahas bersama instansi terkait mulai dari Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan, TNI Polri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
“Besok Insya Allah akan kita rapatkan soal PPKM Level 4,” singkat Hasan ketika dikonfirmasi, Minggu (25/7).
Dijelaskan, sebelum Nunukan ditetapkan PPKM level 4 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sebelumnya sudah melaksanakan PPKM Mikro. Sehingga, pelaksanaan PPKM level 4 nantinya tidak akan menyulitkan petugas di lapangan. “Jadi sudah dipersiapkan langkah antisipasinya. Karena sebenarnya PPKM level 4 selama ini sudah dijalankan,” jelasnya.
Baginya, pelaksanaan PPKM Mikro yang sudah dijalankan membuat masyarakat sudah terbiasa. Sehingga, pada pelaksanaan PPKM level 4 nantinya tinggal proses penyesuaian yang dilakukan. “Saya kira semua itu kebiasaan yang sudah kita lakoni. Tinggal perketat pengawasannya,” tambahnya.
Untuk diketahui, penerapan PPKM level 4 diantaranya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara darling atau online. Kemudian, Kegiatan non esensial diberlakukan work from home (WFH). Selanjutnya, kegiatan sektor esensial dapat beroperasi maksimal 50 persen, pemerintahan yang memberikan pelayanan public maksimal 25 persen dan karyawan kritikan beroperasi 100 persen.
Serta, untuk toko, pasar, swalayan pelaku usaha seperti warung makan, cafe jam operasional berlangsung hingga pukul 20.00 WITA dengan kapasitas 50 persen. Pelaksanaan ini sudah dilakukan pada PPKM Mikro. Bahkan, saat operasi dilakukan pengunjung dan pemilik usaha yang ditemukan melanggar dilakukan swab tes antigen di tempat. Kemudian, pelaku perjalan yang tidak memiliki surat keterangan rapit antigen dan kartu vaksin minimal tahap pertama di test antigen terlebih dahulu. “Perketat pintu masuk baik sudah dilakukan. Dan untuk mekanisme PPKM level 4 akan dibahas,” tukasnya. (akz/fly/adv)
