Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Fokus Tingkatkan PAD

A
Penulis: Azwar Halim❯
pemkab-fokus-tingkatkan-pad
pemkab-fokus-tingkatkan-pad

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan atas kualitas pengelolaan keuangan yang dinilai semakin baik. Buktinya, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan TA 2020 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Dengan itu, sejumlah catatan dan saran yang juga disampaikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan ke Pemkab Nunukan. Itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD persetujuan bersama Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Nunukan TA 2020.


Diantaranya, terkait ketergantungan yang cukup besar setiap tahun pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Untuk itu Pemkab Nunukan dapat mencoba menggali potensi yang dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti dari bidang perkebunan kelapa sawit, pengeloiaan rumput laut, pariwisata dan bidang  bidang lain.


Kemudian, mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, DPRD Nunukan masih melihat bahwa capaian program kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) belum maksimal. Hal ini terlihat pada masih rendahnya capaian indikator target visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD. 


Terkait hal itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafif menjelaskan peningkatan PAD memang menjadi perhatian Pemkab Nunukan. Buktinya, melalui OPD terkait telah menghadirkan ‘Bapak Tiri Hebat’ akronim dari Bayar Pajak, Tidak Ribet, Hemat Biaya dan Akuntable dan Transparan.


Lanjutnya, pemerintah mengatur 11 jenis pajak dan retribusi yang bisa dipungut. Diantaranya, pajak restoran, hotel, hiburan, serta penerangan jalan. Hadirnya sistem pembayaran ini dipercaya hari dari adanya permasalahan yang memerlukan perubahan. “Terkait dengan peningkatan PAD memang menjadi atensi kita di Pemkab Nunukan,” ucapnya.


Kemudian, terkait beberapa program yang tidak direalisasikan di OPD disebabkan kondisi keuangan daerah. Kondisi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat daerah memfokuskan anggaran penanganan Covid-19 dan melihat tingkat urgennya kegiatan di OPD.


“Sebenarnya OPD mau saja bekerja. Tetapi SPD tidak keluar. Jika ngotot untuk dikerjakan bisa memberikan risiko jadi beban utang. Apalagi, Nunukan saat ini banyak beban utang. Nunukan sudah punya pengalaman dan saat ini ada banyak beban utang. Kegiatan yang tidak dijalankan karena melihat kondisi keuangan. Apalagi Covid-19 segala sesuatunya fokus angaran ke penanganan Covid-19. Jika tidak urgen jadi ditunda. Dan terkati dana transfer, dimana APBD Nunukan tergantung 90 persen dari transfer pusat. Sehingga, juknis dan aturan dari pusat harus diikuti. Karena ada sanksi juga,” pungkasnya. (akz/fly/adv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer