
NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan jawaban atas pemandangan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui fraksi-fraksi terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nunukan 2020 pada rapat Paripurna ke 9 masa sidang III Tahun 2021. Melalui Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Pemkab Nunukan mengapresiasi atas masukan dan saran dari DPRD Nunukan.
Baginya, Pemkab Nunukan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dan melalui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, DPRD menyampaikan beberapa pertanyaan, pandangan maupun saran atau masukan sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum anggota dewan melalui fraksi-fraksi.
“Kami menyampaikan jawaban atas pertanyaan. Dan memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas pandangan, saran atau masukan sebagai bentuk dukungan dan komitmen yang kuat dari dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ucap H. Hanafiah, Rabu (7/7).
Dijelaskan, dari pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Nunukan yang memiliki substansi yang sama. Dimana Fraksi DPRD Nunukan memberikan apresiasi atas pengelolaan keuang daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Seperti Fraksi Partai Hanura yang telah memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Kemudian, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengapresiasi atas capaian dalam pengelolaan keuangan daerah dan komitmen Pemkab Nunukan kedepannya capaian ini akan usahakan untuk dipertahankan. “Insya Allah di tahun yang akan datang pemerintah daerah dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali atas laporan keuangan. Terkait realisasi pendapatan yang belum maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan kedepannya Pemkab Nunukan akan lebih mengoptimalkan potensi penerimaan dimaksud khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan yang menyampaikan pandangan umumnya bahwa, hubungan kerjasama antara Pemkab Nunukan dan DPRD Nunukan sebagai mitra dalam pengawasan pelaksanaan APBD ini akan terus terjalin. “Masukan dari fraksi-farksi sebagai bahan untuk dibahas bersama OPD (Organiasi Perangkat Daerah),” tuntas Wabup. (akz/fly/adv)
