Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Anggarkan BPJS Kesehatan PBI Rp 11 Miliar

A
Penulis: Azwar Halim❯
Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus
Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 11 Miliar. Itu diperuntukkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Nunukan.


Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus menyampaikan, BPJS Penerima Bantuan Iuran diperuntukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Penetapan itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).


Memastikan masyarakat yang terdaftar sebagai PBI benar-benar masyarakat kurang mampu, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Nunukan menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi di lapangan. “Mereka yang menjadi peserta BPJS PBI ini adalah orang-orang yang ditetapkan pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP),” ucap Serfianus.


Dijelaskan, Rp 11 miliar yang dianggaran Pemkab Nunukan untuk menanggung sebesar 20 ribu jiwa. Kemudian, jumlah tersebut sama dengan yang ditanggung pemerintah pusat untuk masyarakat Nunukan penerima BPJS PBI melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN). “PBI Pusat dan PBI daerah. Kita juga melakukan kebijakan untuk perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Dalam setahun kita siapkan Rp 11 miliar untuk PBI,” sebutnya.


Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang menjadi peserta BPJS Mandiri agar aktif membayar iuran setiap bulannya. Agar ketika menggunakan BPJS Kesehatan tidak terkendala. “Kita mengimbau yang mandiri memproteksi diri dengan rutin membayar. Yang ditanggung Pemerintah itu PBI sekitar 20 ribu jiwa,” bebernya.


Lanjutnya, antara Pemkab Nunukan dan BPJS Kesehatan setiap bulannya melakukan pertemuan. Dimana, sejumlah pembahasan persoalan dan kendala yang dihadapi BPJS Kesehatan. Sejauh ini, tidak ada persoalan yang dihadapi di lapangan. Proses pembayaran dan klaim dari Rumah Sakit dan mitra BPJS Kesehatan berjalan lancar.


“Kita rapat rutin dan evaluasi pelaksanaan BPJS Kesehatan. Membahas kendala yang dihadapi. Sejauh ini, Nunukan aman saja laporan dari kepala cabang. Pembayaran dan klain sudah proses di RS jadi tidak ada persoalan,” pungkas Sekda. (akz/fly/adv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer