
NUNUKAN - Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Nunukan terus bertambah. Dalam dua pekan naik hingga 200 kasus dari sebelumnya 10 kasus. Hal ini membuat Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan berkomitmen dalam pengendalian penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan SE Nomor 4/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pengetatan pintu masuk wilayah Kabupaten Nunukan.
Pembatasan dan pengetatan ini berlaku selama 14 hari sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 12 Juli 2021 dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. SE yang tertuang menegaskan pembatasan kegiatan masyarakat dengan melakukan jam malam, pengawasan pintu masuk hingga jam operasional kafe.
“Bersama TNI Polri dan Satpol PP melakukan penertiban agar SE yang diterbitkan dijalankan. Tidak sekedar edaran saja,” ucap Hj. Asmin Laura Hafid.
Ia menegaskan, masyarakat harus mengetahui situasi yang terjadi saat ini. Dimana, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Nunukan terus mengalami penambahan. Dimana, data terakhir jumlah pasien konfirmasi sudah mencapai 200 kasus yang tersebar di beberapa kecamatan.
Karena itu, Hj Laura sudah memerintahkan kepada para camat untuk melakukan pengetatan di wilayahnya. Tentunya, berkolaborasi dengan TNI Polri dan stakeholder yang ada.
“Saya meminta camat untuk melakukan pengetatan dan pengawasan di wilayah masing-masing dan bekerjasama dengan unsur Muspika yang ada kecamatan. Agar masyarakat bisa patuh dengan prokes (protokol kesehatan),” tegas Bupati.
Selain itu, pengetatan di pintu masuk juga sudah dilakukan. Selama tiga hari terakhir sudah ditemukan adanya pelaku perjalanan reaktif. Sehingga, penanganan awal sudah dilakukan dengan isolasi di rumah susun sederhana (Rusunawa).
“Rapid di pintu masuk. Jadi di dua, tiga hari pertama aman, tidak ada yang reaktif. Tetapi kemarin ada 6 yang ditemukan reaktif sehingga diisolasi di Rusunawa,” ungkapnya.
Terkait penutupan pintu masuk Hj Laura menegaskan masih memerlukan pertimbangan. Sebab, jika penutupan dilakukan akan berdampak pada persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Apalagi, Nunukan merupakan wilayah perbatasan.
“Karena penutupan tidak semudah yang dibayangkan. Ketika diterapkan dalam bentuk aturan kita harus pertimbangkan dampaknya. Apalagi wilayah perbatasan tidak tutup saja kebutuhan pokok masih kurang bagaimana dengan ditutup. Kita akan mencoba melihat dinamika di masyarakat. Gugus tugas terus memantau dan terus memberikan edukasi agar masyarakat patuh dengan prokes,” tukasnya. (akz/fly/adv)
