Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Nunukan Terbitkan SE PPKM

A
Penulis: Azwar Halim❯
pemkab-nunukan-terbitkan-se-ppkm
pemkab-nunukan-terbitkan-se-ppkm

NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen dalam pengendalian penyebaran Covid-19 dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pengetatan pintu masuk wilayah Kabupaten Nunukan. Pembatasan dan pengetatan ini berlaku selama 14 hari sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 12 Juli 2021 dan akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya.


Dalam rangka pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Nunukan dan memperhatikan perkembangan kasus Covid 19 di Kabupaten Nunukan yang cenderung meningkat belakangan ini, maka kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Nunukan diminta untuk tetap mematuhi peraturan yang ada.


Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyebutkan peningkatan kasus Covid-19 ini didominasi dari klaster lapas dan pelaku perjalanan. Semua pasien dinyatakan terkonfirmasi Covid-19, lantaran ada gejala pada saat dilakukan pemeriksaan ulang dan akhirnya dinyatakan positif. “Awalnya mereka itu ada keterangan bebas Covid-19, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang dan akhirnya positif dan OTG. Kita minta isolasi mandiri,” ungkapnya.


Menurutnya protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 dan surat edaran itu bukan hanya regulasi pemerintah kepada masyarakat. Tetapi juga terkait dengan kesadaran perilaku individu untuk setidaknya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menjaga jarak dan menghindari kerumunan.


Sejauh ini, penerapan PPKM mikro tetap berlaku sampai dengan saat ini. Bahkan pemerintah juga telah menggerakkan Satpol PP untuk terus mengampanyekan atau mensosialisasikan ke masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. “Sekarang tergantung masyarakat lagi, dan kita minta masyarakat harus kembali patuh dengan seluruh protokol kesehatan yang ada,” bebernya.


Lanjutnya, terkait peningkatan kasus Covid-19 di Pulau Sebatik belum lama ini disebabkan oleh klaster dari salah satu perusahaan yang tengah menjalankan pembangunan PLBN di Sebatik. “Ada kontraktornya yang mungkin pelaku perjalanan dari Jakarta atau Bandung itu positif. Kemudian kita screening lagi ada sekitar 10-15 orang yang kena dan itu OTG dan saat ini kita minta mereka isolasi mandiri,” jelasnya.


Sejumlah hal yang tertuang dalam SE dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nunukan, tentang tidak mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan masyarakat hingga dinilai kasus Covid-19 sudah turun dan dapat dikendalikan serta melarang aktivitas masyarakat yang mengundang orang dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan kerumunan, termasuk acara resepsi pernikahan, aqiqah, pertandingan olahraga yang dihadiri penonton, game online yang mengumpulkan peserta dan acara sejenisnya lainnya.


Selain itu juga diminta bagi pelaku usaha dan karyawan serta pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjungnya dari kapasitas biasanya sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Usaha di Kabupaten Nunukan.


Surat Edaran yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni kemarin ini juga memberlakukan jam operasional buka warung makan, kafe, restoran, tempat hiburan, tempat wisata, tempat perbelanjaan dan sejenisnya hanya sampai pukul 20.00 Wita. Selanjutnya bagi warung makan, kafe dan restoran diberlakukan sistem take away (dibungkus dan dibawa pulang) dan tidak diperkenankan melayani makan di tempat.


Pemberlakuan pengetatan di seluruh pintu masuk wilayah Kabupaten Nunukan, juga menjadi pertimbangan pemerintah, baik yang melalui jalur laut atau sungai, darat dan udara antara lain pelabuhan dan bandara di Nunukan serta perbatasan darat di wilayah Kabupaten Nunukan dan akan dilaksanakan pemeriksaan antigen secara acak terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Nunukan.


Tak hanya itu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nunukan melalui Satpol PP dan Aparat TNI/POLRI melakukan pemantauan dan penindakan terhadap pelanggar Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penularan Covid-19 serta memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dan Ketentuan-ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP serta peraturan lainnya yang berlaku. (raw/fly/adv)


Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer