
NUNUKAN - Demi menunjang pembangunan di daerah Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid SE MM, Ph.D mengadakan silaturahmi dengan perusahaan di Nunukan. Kegiatan dilaksanakan di lantai 4 ruang VIP Kantor Bupati, sekira pukul 14.00 Wita, Senin (28/6).
Bupati Hj. Laura mengatakan, pertemuan ini biasanya dilakukan setiap dua bulan sekali. Bersama pihak perusahaan, pihaknya membahas tentang perkembangan Pemkab Nunukan saat ini seperti apa, begitu juga menyangkut dengan investasi.
“Ya, kita hanya mengingatkan mereka terkait penyebaran Covid-19 saat ini yang sedang naik-naiknya, sehingga kita meminta Setiap perusahaan itu menyediakan fasilitasi seperti obat-obatan dan lainnya, dari hal yang terkecil. Jika terjadi di wilayah masing-masing maka mereka ini sudah siap dan juga melakukan pencegahan,” ungkap Hj Laura.
Dalam kesempatan itu, Hj Laura membahas adanya peraturan berdasarkan Pasal 96 PP 49 Tahun 2018, dimana pejabat pemerintah dilarang untuk mengangkat tenaga non-PNS atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Bukan dihapus, tapi secara aturan sudah tidak dibenarkan. Dalam artian, ketika pemerintah daerah tetap mengalokasikan gaji terkait tenaga honorer, itu nantinya bisa menjadi temuan, karena menjadi pelanggaran.
“Jadi kami dari pemerintah daerah berinisiasi untuk mencari solusi dari beberapa instrumen atau skema yang kami coba terapkan kedepannya. Kami memikirkan nasib tenaga honorer ini seperti apa, kita mencoba tukar pendapat dengan pihak perusahaan,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam pertemuan itu, antara pemerintah dan perusahaan melakukan tukar pendapat. Jika ada perusahaan yang siap menerima tenaga honorer untuk masuk bekerja di tempat mereka, maka Pemkab Nunukan akan melakukan pendataan terhadap tenaga honorernya, substitusi atau pengalihannya.
Diketahui, di Nunukan ada 34 perusahaan yang aktif. Hj Laura pun berharap pihak perusahaan setidaknya bisa menerima tenaga honorer atau pengalihan kerja, atau setidaknya harus ada kerja sama dengan perusahaan untuk memecah persoalan saat ini. “Ya, paling lambat itu pada 7 Juli mendatang, kita nanti tanyakan pihak perusahaan siap berapa orang. Sehingga pemerintah daerah bisa menyiapkan skema pemetaan berapa-berapanya,” harap Hj. Laura. (raw/fly/adv)
