
NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Nunukan kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
Rakor yang digelar pada Senin (14/6), di Ruang pertemuan lantai 4 Kantor Bupati Nunukan ini dihadiri langsung Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, Asisten 2 dan Asisten 3, juga seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan ada juga Tim Ahli dari Universitas Gajah Mada yang mengikuti secara daring.
Kepala Bappeda Litbang Nunukan, Juni Mardiansyah menyampaikan dalam rakor kedua ini membahas terkait landasan hukum penyusunan Dokrendalbangda, tim penyusunan RPJMD Kabupaten Nunukan 2021-2026, jadwal penyusunan RPJMD dan Renstra PO 2021-2026 serta dukungan data penyusunan RPJMD dan Renstra 2021-2026.
"Untuk jadwal penyusunan RPJMD dan Renstra PO ini paling lambat 30 hari setelah masa pelantikan kepala daerah," kata Juni saat menyampaikan pembahasan Rakor.
Sementara Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid dalam sambutannya mengatakan di umur 21 tahun Kabupaten Nunukan, tentunya hal ini bukan baru lagi bagi kepala OPD. Laura, meminta kepala OPD untuk memperhatikan apa yang menjadi visi dan misi kepala daerah dalam menyusun RPJMD dan Renstra. Selain itu juga perhatikan kondisi-kondisi aktual seperti Covid-19 yang belum berakhir.
"Nanti saya akan meminta Wabup dan Sekda mengawasi dan memantau prosesnya, Bappeda sebagai leading sector harus betul-betul memanfaatkan tim yang sudah ada untuk bekerja maksimal," ungkapnya.
Lanjutnya, kegiatan yang merupakan pijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan lima tahun ke depan, RPJMD dan Renstra harusnya searah dengan RPJMD Provinsi Kaltara dan RPJMN tingkat Nasional. "Ini harusnya dijadikan pedoman agar pembangunan di Kabupaten Nunukan sinergi dengan provinsi dan pusat sehingga tidak ada pembangunan yang sifatnya mubazir," jelasnya.
Dalam penyusunan RPJMD dan Renstra, Laura juga memberikan tuntunan wajib jadi pedoman untuk kepala OPD. Pertama, kepala OPD diminta untuk tetap mengacu pada aturan semua pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mengikuti aturannya atau juknisnya. "Pastikan lokusnya clear and clean baru fokus kerjakan, jangan biarkan ada program yang dibuat tapi tidak bisa berjalan karena bertentangan dengan aturan," terangnya.
Selain itu, kepala OPD juga diminta menyesuaikan kemampuan dan memprioritaskan program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ADD dan biaya operasional pemerintahan. "Selaraskan programnya dengan visi misi saya, di bidang kesehatan, peningkatan SDM, pelatihan wirausaha, kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan perempuan, penyediaan air minum, transportasi, infrastruktur pertanian, ketahanan pangan, pariwisata, ekonomi mikro, birokrasi dan lainya," lanjutnya.
Tak hanya itu, sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra ini, keistimewaan sebagai daerah perbatasan juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin, lantaran program pemerintah pusat di daerah perbatasan sangatlah banyak. "Karena ada kewajiban pemerintah pusat untuk membangun daerah perbatasan, saya menantang kepala-kepala OPD untuk bersinergi dengan kementeriannya masing masing dan saya memberikan apresiasi buat yang berhasil," pungkas Bupati. (raw/fly/adv)
