
DR. Yansen TP, M.Si, lebih awal mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Malinau periode 2016-2021, sebab di periode kedua ia memimpin Malinau bersama Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si, ia mendapat amanah baru sebagai wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2021-2024.
Sebelum dilantik bersama gubernur terpilih, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum yang rencananya pada hari ini, Senin (15/2) oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara, pada momentum pelantikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau sisa masa jabatan 2019-2024, Rabu (3/2) lalu, Yansen menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus berpamitan di forum terhormat itu.
“Rasanya tidak elok dan tidak nyaman rasanya momentum saya bertugas sebagai Bupati Malinau kurang lebih 10 tahun pergi begitu saja, di mana kita ketahui saya mendapatkan amanah dari masyarakat Kaltara untuk melaksanakan tugas sebagai wakil gubernur terpilih yang kalau Tuhan berkenan maka bulan ini juga akan dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia,” ujar Yansen TP pada rapat paripurna istimewa tersebut.
Karena tugas dan tanggung jawab baru itu maka dirinya harus melaksanakan tugas di ibu kota provinsi tepatnya di Tanjung Selor. Sehingga dengan demikian, kata dia, momentum pelantikan ketua DPRD Malinau menjadi kesempatan terbaik untuknya menyampaikan salam hormat, bangga dan bahagia sekaligus juga menyampaikan masukan saran kepada dewan yang terhormat, seluruh pimpinan daerah dan masyarakat Malinau untuk bagaimana menyelenggarakan tugas tanggung jawab sebagai pelaku-pelaku peran pada bidangnya masing-masing.
“Pada kesempatan yang baik ini tentu ada rangkaian nanti (pelantikan), tetapi secara khusus dalam sidang paripurna ini mungkin yang terakhir untuk saya. Dan untuk itu mohon izin untuk saya menggunakan kesempatan ini menyampaikan ucapan-ucapan dan ajakan, harapan, motivasi, semangat dan dorongan kepada kita semua. Sekali lagi untuk kita menjalankan tugas dalam pengabdian kita masing-masing,” katanya.
Diceritakannya, secara pribadi melaksanakan tugas sebagai bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dimulai tahun 2001 dan pada waktu itu sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kemudian pada tanggal 23 Januari 2002 dirinya mendapat amanah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau dan dilantik oleh Bupati Malinau pada saat itu, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M.
“Tugas ini (Sekda) saya jalankan tidak kurang 9 tahun. Ya kurang lebih 9 tahun sebagai Sekda Kabupaten Malinau dan setelah itu saya melaksanakan tugas sebagai staf ahli gubernur Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2010,” ungkapnya.
Kemudian selanjutnya dirinya kembali ke Malinau untuk mengikuti proses demokrasi Malinau, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2011. Tepat 22 Januari 2011, ia bersama Topan Amrullah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Malinau. Ia menjadi bupati Malinau definitif kedua setelah Marthin Billa.
Atas kepercayaan rakyat, dirinya bersama Topan Amrullah kembali terpilih pada pilkada Malinau Tahun 2015 dan terhitung mulai 4 April 2016 menjadi bupati Malinau kembali sampai tahun 2021.
“Seyogianya (jabatannya) akan berakhir tanggal 4 April 2021, namun karena adanya proses demokrasi yang ada di Kaltara, di mana saya mendapatkan amanah untuk menjadi wakil gubernur dan konsekuensinya saya harus meninggalkan tugas saya sebagai bupati Malinau dan akan diteruskan nanti oleh Plt.Bupati yang akan ditunjuk oleh gubernur,” terang pria kelahiran Pa’Upan, Krayan ini.
Oleh sebab itu, pada kesempatan rapat paripurna itu dirinya tentu ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Malinau yang dipresentasikan oleh DPRD Kabupaten Malinau dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan para ASN, baik mulai sekda, para asisten, para staf ahli, pimpinan organisasi pemerintah daerah (OPD) yang masih aktif maupun yang telah pensiun yang telah bekerja sama dengannya selama mengabdi di Malinau, karena ia merasakan sangat luar biasa saat bertugas bersama.
Walaupun mungkin ada hal-hal yang kecil mengganggu atau mungkin juga hal-hal yang besar mengganggu, semuanya itu menurutnya adalah dinamika dalam kehidupan pada sebuah proses kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab itu sebagai pribadi ia telah berkomitmen mempersembahkan dirinya ketika mulai menerima amanah sebagai ASN, bahwa harus taat dan loyal kepada negara, kepada institusi-institusi negara dan kepada aturan-aturan negara. Sehingga dengan demikian ia menganggap segala tantangan, rintangan dan kerikil kecil maupun besar itu adalah sebuah proses mendewasakan mewujudkan tujuan negara. “Dan kita bersyukur, tidak bisa kita pungkiri dan harus kita sadari bersama sekiranya kita tidak berhasil dalam membangun, mungkin kita tidak seperti ini. Sekiranya bapak ibu tidak bekerja sama, mungkin kita juga tidak seperti ini dan kalaulah kita tidak punya kemampuan, mungkin kita juga tidak seperti ini,” tutur dia.
Yansen mengatakan, catatan yang ia miliki bahwa sesuai indikator-indikator pembangunan Malinau cukup mencapai nilai yang baik. Baik pada tingkat legislasi, maupun eksekutif semua mencapai nilai-nilai baik dibandingkan dari daerah-daerah lain. Ditegaskan, tentu dirinya tidak bisa menyebutkan satu persatu keberhasilannya, tapi cukup untuk dipahami, mengerti dan sadari bahwa institusi negara memberi pengakuan kepada Pemkab Malinau bersama DPRD telah membuktikan diri mampu bertanggung jawab mengelola negara di Kabupaten Malinau. Kenapa ia katakan negara, di Kabupaten Malinau karena menurutnya sering orang tidak sadar bahwa tugas yang diemban adalah tugas negara.
“Kita sedang membangun negara kita di Kabupaten Malinau. Saya sebagai pejabat negara bersama Bapak Topan Amrullah menyadari sepenuhnya bahwa Malinau harus dibangun dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab walaupun banyak rintangan dan tantangan yang disengaja maupun tidak disengaja, langsung maupun tidak langsung saya rasakan, saya akui ada, tapi itu bukan masalah. Karena akhirnya kita harus sampai kepada tingkat capaian kita yang tertinggi,” tegasnya.
Inilah yang menjadi gelora semangat dirinya pribadi membangun Malinau bersama seluruh pejabat, DPRD dan seluruh masyarakat Malinau sehingga pada tahun 2019 BPK RI kembali memberi penilaian pengelolaan keuangan Pemkab Malinau dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya sejak tahun 2014.
WTP, kata Yansen, adalah gambaran dari penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab. Untuk dipahami bersama WTP itu menurutnya ibarat kata seperti melihat seorang gadis cantik sempurna kelihatan sebagai seorang wanita, kelihatan inner beauty-nya.
“Ada yang tidak kelihatan dengan baik, kabur dan samar-samar, tapi kita jelas dan tegas. Itu artinya proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan berdasarkan standar aturan hukum dan didukung oleh kapasitas seluruh ASN, oleh para pejabat daerah, mulai dari tingkat terendah sampai yang tertinggi, semua menjalankan dengan baik dan tidak kalah pentingnya adalah DPRD juga telah memberikan dukungan yang luar biasa, sehingga tercapailah WTP itu,” apresiasinya kepada semua pihak.
Itu tidak bisa dipungkiri, itulah nilai dan kapasitas pemerintahan dan masyarakat Malinau. Satu hal yang juga sangat penting dipahami dengan WTP ini adalah bukan sekadar WTP, tetapi indikator, dampak dan korelasi antara penyelenggara pemerintahan dengan terwujudnya kesejahteraan itu berjalan paralel.
“Ini ingin saya sampaikan untuk meluruskan pikiran-pikiran kita yang selama ini banyak yang tidak mengerti dengan itu. Saya ingin jelaskan ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa WTP itu berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” ucapnya.
Indikator yang pertama, sebutnya, yaitu ketersediaan kesempatan kerja di masyarakat dan untuk hal ini jangan beranda-andai. Karena ada ketersediaan kesempatan kerja itu akar dampak dari kebijakan daerah. Seperti misalnya petani ada kesempatan mendapatkan hasil dari pertanian, karena ada kebijakan program unggulan beras daerah (Rasda) yang digulirkan oleh Pemkab Malinau sehingga ada kesempatan kerja para petani. Kemudian dengan kesempatan kerja ada, ada pendapatan. Pendapatan ada, ada kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat mengubah struktur kemiskinan dan angka kemiskinan di Malinau semakin tahun semakin menurun.
“Perlu saya sampaikan satu-satunya kabupaten di Kaltara ini yang ketika pandemi Covid-19, yang mengalami penurunan kemiskinan hanya Malinau, yang lainnya meningkat dan ini harus kita akui dan sekali lagi kita harus akui ini kerja keras kita bersama dan saya mohon, karena saya akan mengakhiri tugas saya, saya ingin sampaikan dengan jujur kepada kita semua. Ini bentuk tanggung jawab saya membangun Malinau,” tegasnya.
“Kita tidak boleh lagi berandai-andai, kita jangan membangun interpretasi kita sendiri, kita harus melihat perspektif Malinau itu dalam indikator pembangunan yang benar. Jangan bawa nilai-nilai diri kita. Ini saya harapkan kepada kita semua agar nilai baik yang telah kita capai bersama ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan dengan cara mari kita satukan kekuatan kita bersama, saya yakin dan percaya bapak ibu dan saudara setuju, terlebih DPRD pasti setuju,” imbuhnya yakin.
Dengan program Gerakan Desa Membangun (Gerdema) disertai dengan tiga program unggulan yaitu RT Bersih, Rasda dan Wajib Belajar 16 Tahun, sangat terasa pembangunan menyentuh langsung ke rakyat. Maka dari itu, harus berani menghargai apa yang dicapai. Kalau percaya bahwa ingin kebaikan, ia pun mengajak mari lihat kebaikan itu secara bersama.
“Sekali lagi keberhasilan Malinau bukan keberhasilan saya, bukan keberhasilan Pak Topan, bukan keberhasilan Pak Sekda dan jajarannya, tapi keberhasilan kita semua,” ungkapnya.
Pilkada Kaltara dan Malinau sudah selesai 9 Desember 2020 yang lalu dan sudah diketahui bersama hasilnya, untuk itu ia berharap energi baru ini dijadikan momentum baru untuk semua menyatukan pikiran, hati, jiwa, langkah dan tindakan. Kalau itu dilakukan ia yakin dan percaya Malinau serta Kaltara akan luar biasa.
Dia meminta agar mendoakan semoga apa yang ditekadkan oleh gubernur terpilih bersama wakil gubernurnya akan membangun Malinau sebagaimana konsep Malinau membangun mulai dari desa dan mulai dari rakyat.
Sebab selama ini ia menilai benar-benar masih jauh dari kondisi riil Kaltara ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat, hanya pemerintah yang show of force untuk mewujudkan tampilan baik, tapi rakyatnya tidak. “Inilah (membangun dari desa dan rakyat) yang ingin kita wujudkan bersama. Oleh sebab itu saya mengajak seluruh masyarakat Malinau, para pejabat daerah, para ASN dan terlebih DPRD, mari momentum semangat baru untuk pimpinan daerah, baik yang ada di Malinau, yang ada di Kaltara ini, menjadi energi semangat untuk meningkatkan mutu kualitas pembangunan Malinau ini lebih baik lagi,” pungkasnya. (ags/lim)
