Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malinau

A
Penulis: Azwar Halim❯
kerukunan-umat-beragama-di-kabupaten-malinau
kerukunan-umat-beragama-di-kabupaten-malinau

Melaksanakan dan menjalankan ibadah dengan aman, nyaman dan damai menjadi impian setiap pemeluk agama di mana pun berada. Karena dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau di era kepemimpinan Dr. Yansen TP, M.Si dan Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si menuangkan dan mewujudkannya dalam visi misi kabupaten.


AGUSSALAM SANIP


VISI Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 adalah ‘Terwujudnya Kabupaten Malinau yang aman, nyaman dan damai melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema)’. Salah satu poin misinya adalah ‘Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi’.


Sementara itu, untuk visi Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah ‘Terwujudnya Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun’ dan tetap memuat misi ‘Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi’.


Terkait misi mewujudkan kesamaan hak untuk semua pemeluk agama dengan mengembangkan sikap toleransi memang sangat dirasakan oleh umat bergama di kabupaten yang berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia ini.


Ustaz H. Hartono Ahmad Van Gobel, sebagai salah seorang tokoh agama Islam di Kabupaten Malinau mengakui, dengan adanya komitmen dan ketegasan dari Pemkab Malinau dalam hal ini bupati dan wakil bupati, maka apa yang diimpikan serta diharapkan masyarakat terwujud.


Kerukunan umat beragama di Kabupaten Malinau menurut dia pada kenyataan sebenarnya cukup membanggakan, di mana hal-hal yang terjadi seperti di luar daerah terganggunya kenyamanan umat beragama beribadah, di Malinau belum pernah terjadi.


“Insya Allah untuk selama-lamanya dan selanjutnya agar kerukunan umat beragama di Kabupaten Malinau ini bisa terpelihara, bisa rukun antar umat beragama, kemudian antar sesama umat beragama,” kata Ustaz Hartono, Selasa (11/8) di Masjid Agung Darul Jalal, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota.


Ustaz Hartono bersyukur peran tokoh agama Kabupaten Malinau ini sudah berjalan cukup baik, karena hal ini juga memang didukung oleh pemerintah daerah (pemda), terutama menyangkut masalah-masalah toleransi hidup umat beragama.


Dia menegaskan, soal toleransi umat beragama di Bumi Intimung bukan hanya retorika, tapi kenyataannya yang bisa dilihat bersama orang bias menjalankan agama dan peribadatannya masing-masing. “Tidak ada orang yang begitu risih seperti di daerah-daerah lain,” ungkapnya.


Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya boleh katakan Malinau bisa menjadi tujuan daerah-daerah lain untuk studi banding karena ia dan tokoh agama lain serta masyarakat sudah hidup cukup tenteram di mana Malinau yang menurut orang di daerah lain dikira umat Islam Malinau yang bisa disebut minoritas tidak diperhatikan. Kenyataannya malah yang minoritas juga sama diperhatikan dengan adanya masjid-masjid besar yang berdiri.


“Kemudian kerukunan hidup umat beragama saya pikir umat Islam di sini tidak merasa minoritas, saya pikir sama-sama walaupun kita sebenarnya minoritas dalam segi jumlah, tapi menjalankan ibadah kita tidak ada risih, tidak ada rasa seperti yang terjadi di daerah-daerah lain,” ujar ustaz yang saat ini diamanahi sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Malinau ini.


Untuk itulah dirinya bersyukur bahwa kerukunan umat beragama di Malinau dari dulu sampai sekarang cukup baik, di mana ada dukungan masyarakat itu sendiri dan tak kalah pentingnya pemda sangat mendukung hal ini.


Ditanya dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir apakah ada larangan atau gangguan dalam melaksanakan ibadah, ia mengaku selama yang ia tahu tidak pernah terjadi dan tidak ada larang melarang oleh agama lain apalagi pemerintah. Kalaupun ada masalah aliran-aliran yang tidak sesuai, maka bisa diselesaikan dengan baik dan tak seheboh seperti daerah lain.


“Di Malinau ini malah sebenarnya tidak ada seperti itu larangan-larangan, malah Malinau ini bebas orang melaksanakan peribadatan dan di sini Alhamdulillah kita bisa selesaikan dengan baik aliran-aliran,” tuturnya.


“Apalagi masalah agama-agama yang lain, saya pikir di sembilan tahun terakhir ini ya Alhamdulillah tidak larangan, baik itu yang mayoritas ataupun yang minoritas tidak ada larangan untuk kita beribadah,” imbuhnya.


Kemudian, untuk perhatian dari pemerintah kepada agama baik itu untuk tempat ibadah, kegiatan keagamaan maupun organisasi agama yang ada di Kabupaten Malinau sudah barang tentu diperhatikan. Memang, sebelum ada pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), rumah-rumah ibadah setiap tahun dapat bantuan.


Namun, setelah itu ada, tapi tidak serutin tahun sebelumnya. Pihaknya berpikir positif, karena kondisi pendapatan Indonesia juga mengalami penurunan, sehingga barang tentu berdampak hingga ke daerah-daerah. Tapi, untuk perhatian kepada seluruh agama yang ada di Kabupaten Malinau, pemda selalu ada.


“Ada bantuan yang istimewa saya pikir di tahun 2020 ini, itu seluruh masjid mendapatkan suntikan dana dari pemda yang besar kecilnya disesuaikan dengan jemaah masjid. Jadi tidak ada (istilah) langgar, masjid, itu dapat semuanya di tahun 2020 ini,” bebernya.


Dalam suasana pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), lanjutnya lagi, pemda juga tidak tinggal diam dengan tetap memperhatikan pemuka-pemuka agama dengan memberikan bantuan. “Jadi di samping operasional ada diberikan, kemudian ada juga bantuan itu dampak Covid-19 terhadap imam, khatib, kemudian bilal dan termasuk pengurus masjid. Itu diberikan sesuai dengan jumlah besarnya jemaah yang ada di masjidnya masing-masing dan itu rata se-Kabupaten Malinau diberikan oleh pemda,” ungkapnya.


Selain itu, bentuk perhatian dari pemda juga ada dalam pembinaan umat beragama dengan memberangkatkan ibadah ke tanah suci masing-masing. Seperti umat Islam yang juga ada bantuan dari pemda memberangkat umroh maupun berhaji. “Alhamdulillah itu rutin, namun di Tahun 2019 dan 2020 ini saja berhenti. Jadi, sebelumnya itu rutin tiap tahun diberikan. Setiap tahun kalau tidak salah di atas 10 orang diberikan untuk perjalanan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci,” katanya.


Untuk Malinau ke depan, Ustaz Hartono menyampaikan harapannya agar umat beragama di Malinau tetaplah seperti saat ini yang sudah rukun dan masing-masing bisa melaksanakan ajaran dan ibadah agamanya masing-masing. Pun juga kepada pemerintah, ia berharap apa yang telah ditanamkan oleh Bupati Malinau Yansen Tp dan Wakil Bupati Malinau Topan Amrullah dengan program-programnya bisa juga dilaksanakan oleh pemimpin Malinau berikutnya, terutama mengenai kerukunan umat beragama. (bersambung/fly)


Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer