Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS TA 2020 Diteken

A
Penulis: Azwar Halim❯
nota-kesepakatan-perubahan-kua-ppas-ta-2020-diteken
nota-kesepakatan-perubahan-kua-ppas-ta-2020-diteken

MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Rabu (19/8) menggelar rapat untuk penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2020.


Pada kesempatan rapat yang digelar di Ruang Laga Geratu, Kantor Bupati Malinau itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS TA 2021. “Hari ini kita melakukan penandatanganan perubahan KUA-PPAS TA 2020 dan KUA-PPAS TA 2021,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM usai mewakili Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si pada penandatanganan nota kesepakatan tersebut.


Dikatakan Sekda, dalam rapat tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malinau Dr. Kristian Radang, M.Si kedua dokumen tersebut. Di mana, dalam dua dokumen itu tergambar hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan KUA PPAS dan juga khususnya terkait adanya penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).


“Di situ disampaikan hasil pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di mana ada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang dapat digunakan dalam rangka pembangunan selanjutnya di perubahan di 2020,” ungkapnya.


Untuk KUA PPAS TA 2021, sebut Sekda, bahwa anggaran yang dipaparkan pada rapat tersebut sekitar Rp 1.1 triliun lebih, di mana belanja operasi yang untuk wajib sudah pihaknya dipisahkan. Baik itu untuk belanja pegawai, kemudian juga dana desa, kemudian dana Gerdema (Gerakan Desam Membangun), dana RT Bersih, termasuk dana belanja hibah dan bantuan sosial (bansos) lainnya.


Kemudian sisanya, lanjut dia, ada belanja yang untuk kegiatan program yang nanti akan diarahkan kepada pencapaian program melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jadi harapan kita nanti OPD yang menyusun ini nanti betul-betul memanfaatkan anggaran itu sesuai dengan target dan rencana,” harapnya.


Dalam penyampaian tersebut, Sekda juga mengingatkan bahwa tahun 2021 adalah periodesasi akhir dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. “Jadi nanti harapan kita semua kepala OPD bisa mencapai target sesuai dengan pencapaian tahun berkenaan,” harapnya lagi.


Terkait penyampaian Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa, SE untuk segera membahas perubahan KUA-PPAS TA 2020, Sekda menyatakan bahwa pihaknya menunggu saja dan kalau lebih cepat dibahas, maka lebih baik. “Kami tadi sempat juga pak Ketua sampaikan bagaimana kalau kita rapat segera, yah saya bilang kami menunggu, karena sekarang itu di tangan beliau, artinya di tangan pimpinan dan anggota DPRD, jadi istilahnya mereka yang menjadwalkan. Nah pemerintah daerah dalam hal ini panitia anggaran mengikuti jadwal DPRD. Lebih cepat ya lebih baik,” katanya.


Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa kepada awak media mengatakan bahwa kesepakatan antara Pemkab Malinau dan DPRD  memang sebuah tahapan yang memang biasa dilakukan dalam sebuah pembahasan. Prinsipnya, kata Wempi, postur pendapatan Malinau di perubahan ini yang paling penting. Dalam suasana pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), semua struktur itu terjadi penurunan dari target pencapaian. Bahkan silpa tahun yang lalu juga tidak mampu menutupi penurunan pendapatan pada perubahan.


“Tinggal kita saat ini tetap optimis yang mana kegiatan-kegiatan yang skala prioritas yang memang harus kita laksanakan yang bisa direalokasi dan yang bisa ditunda ya terpaksa kita tunda karena kondisi yang tidak bisa kita paksakan,” ungkapnya.


Tapi yang paling penting, lanjutnya, di pendapatan TA 2021 dari penjabaran yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah (pemda) bahwa angka perkiraan pendapatan Malinau di Rp 1,1 triliun lebih dan itu artinya perkiraan ada Rp 300 miliar pendapatan yang terjadi penurunan karena rasio dan indikator-indikatornya yang dijelaskan. “Di sini nanti kita akan cermati bagaimana rancangan kegiatan program yang akan ditargetkan di akhir masa bakti bupati (Yansen TP) ini,” tutur Wempi.


“Ini penting, sehingga capaian dalam lima tahun ini bisa dioptimalkan dengan satu pos anggaran lagi yang bisa teralokasi untuk kegiatan periode kepemimpinan bapak bupati dan wakil bupati pada tahun 2021. Nah APBD yang di 2020 ini itu juga berhubungan dengan periode beliau di 2021,” imbuhnya. (ags/fly)


Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer