
MALINAU – Program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau di era kepemimpinan Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dan Wakil Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si terus berkesinambungan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat saat ini dan ke depannya. Hal itu disebabkan karena pemikiran yang dituangkan dalam setiap program sangat pas untuk keberlanjutan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Dalam pemerintah itu ada yang namanya sustainable development, pemerintahan dan pembangunan yang terus berlanjut ke depan. Nah bagaimana sebuah pemerintahan yang bisa berlanjut dengan baik dan program pembangunan bisa berlanjut dengan baik serta kapanpun tetap bisa dilaksanakan, kita harus bisa membaca zaman dan kita harus bisa melihat (ke depan),” ujar Bupati Malinau Yansen TP saat pembukaan Bulan Bakti RT Bersih Tahun 2020 di halaman kantor Bupati Malinau, (14/7) lalu.
Dikatakan Bupati, dalam ilmu administrasi ada yang namanya forecasting, yaitu meramal keadaan di depan. Karena itulah, seorang pemimpin harus bisa membaca kebutuhan pembangunan masyarakat ke depan. Namun, tak hanya bisa membaca, tapi juga harus bisa memperhitungkan dengan pengalaman yang telah ada.
“Tetapi meramal itu bukan sekadar membayang-bayangkan, tetapi kita berhitung dengan pengalaman yang sudah ada, kemudian kemungkinannya seperti ini jadinya nanti akan begini,” kata Bupati Malinau dua periode ini.
Sebab, sebut pria yang punya singkatan nama YTP ini, berbicara tentang kesejahteraan dan masyarakat sejahtera, harus diketahui indikator sejahteranya. Indikatornya seperti terpenuhinya segala kebutuhan, kemudian ada kemampuan masyarakat menyediakan kebutuhannya dan lain sebagainya. “Sekarang bagaimana itu terjadi, ya kita harus lakukan sekarang. Nah kalau kita bicara sejahtera, siapa yang sejahtera, bukan komunitas, bukan kelompok, tapi orang,” tegasnya.
Karena itulah, program yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau sejak 2011 lalu adalah Gerakan Desa Membangun (Gerdema), di mana program tersebut selain memberi kewenangan kepada desa, juga memberikan dana untuk membangun desanya masing-masing sesuai kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. “Jadi kalau bicara orang berarti kita harus segera melakukan program yang melibatkan orang. Dengan pandangan beginilah Gerdema itu muncul, gerakan desa membangun, bukan gerakan pemerintah membangun, tetapi gerakannya masyarakat membangun,” paparnya.
Pada Tahun 2014, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pun menambah kuat program Gerdema, karena dalam UU tersebut pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan rakyat. Selain itu, desa juga mendapat dana desa untuk pembangunan desanya masing-masing.
“Dalam aturan pemerintah mengatakan kalau kita memberi kewenangan, kita harus sertai dengan dana. Kalau kita beri kesempatan dia membangun apa kekuatannya? Harus ada kewenangan, pendelegasian urusan, harus ada dana, kita kasih dana, itu prinsipnya,” ucap YTP.
Kenyataannya, lanjutnya, pemerintah menyertai dengan UU tentang desa, kemudian dilaksanakan hingga sekarang. Namun, pada periode kedua dirinya memimpin Kabupaten Malinau, dirinya masih melihat ada titik atau celah yang menurutnya perlu lebih tajam ditangani soal keterlibatan masyarakat dalam membangun. Unntuk itulah, Gerdema dipertajam dengan tiga program unggulan yang salah satunya RT Bersih, yaitu pembangunan komunitas berbasiskan RT.
“Begitu kita laksanakan Gerdema, kita melihat ada celah yang menurut saya perlu ditangani lagi namanya keterlibatan masyarakat yang masih belum baik, makanya kita pertajam dengan RT Bersih. Nah ini yang nanti kemudian akan terjadi. Kita melihat kenyataannya begitu,” tukasnya. (ags/fly)
