
MALINAU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau menjadi salah satu rumah sakit (RS) yang ditunjuk untuk menjadi RS rujukan penanganan pasien Coronavirus Disease (Covid-19). Untuk itu dibutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) yang lebih banyak untuk para petugas kesehatan.
“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mendapat bantuan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berupa APD sekitar 700 buah,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM usai menerima bantuan APD yang diserahkan oleh BPBD Provinsi Kaltara, Kamis (14/5) di Posko BPBD Kabupaten Malinau.
RSUD Kabupaten Malinau, sebut Ernes Silavanus, merupakan salah satu RS rujukan untuk daerah yang berada atau berdekatan dengan Kabupaten Malinau, seperti Kabupaten Tana Tidung (KTT) dan Kabupaten Nunukan, baik masyarakat yang berasal dari Sebuku maupun Mansalong.
“Tadi kami menyampaikan melalui staf pemerintah provinsi (Pemprov) dari BPBD jika mungkin ada APD-APD yang masih bisa diperbantukan di Malinau, karena juga ada beberapa pasien rujukan dari kabupaten/kota yang ada di sekitar,” ungkap Wakil Ketua sekaligus Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau ini.
Sementara itu, atas bantuan yang kesekian kalinya dari BPBD Provinsi Kaltara ini, atas nama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Malinau, mengucapkan terima kasih. “Itu sangat membantu kita,” ucapnya.
Sebab, lanjutnya, jika mungkin nanti gedung baru SMP 1 yang sudah pihaknya siapkan untuk menjadi tempat isolasi pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) yang hasil rapid test-nya reaktif difungsikan, otomatis pemakaian APD akan aktif di tiga titik. Yaitu, RSUD, kemudian tempat isolasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) dan di gedung baru SMP 1 Malinau.
Dari tiga tempat itu, kebutuhan berapa APD yang digunakan setiap harinya bisa dilihat sesuai jumlah pasien yang dirawat. Seperti di Bandiklat, dalam sehari membutuhkan 17 APD dan RS sekitar 20-30 APD. Karena itu, jika gedung baru SMP 1 difungsikan, maka kurang lebih seperti Bandiklat dan RS juga jumlah APD yang akan digunakan.
“Jadi satu hari itu bisa sampai 60 buah APD yang kita pakai untuk menangani pasien-pasien ini. Nah itu yang kenapa tadi kita sampaikan (ke staf BPBD provinsi) jika mungkin ada APD yang mungkin bisa dibagi atau digeser, itu sangat membantu untuk Pemerintah Daerah (Pemda) Malinau,” kata Ernes.
Saat ditanya apakah ada bantuan pembiayaan dari pemerintah provinsi atas ditunjuknya RSUD Kabupaten Malinau sebagai RS rujukan, Sekda Kabupaten Malinau menyatakan untuk sementara pihaknya masih menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau, walaupun sudah ada merawat beberapa orang dari luar Malinau, baik dirawat di RSUD maupun yang dirawat di Bandiklat.
“Kalau sementara ada OTG kita yang dari Bandiklat sepenuhnya memang biaya pemda. Baik itu mungkin selama perawatan di Bandiklat itu ada 3 (dari luar Malinau), kemudian di rumah sakit ada 2 (pasien rujukan). Sehingga sampai hari ini memang dari dana APBD kita. Baik itu kamar yang kita siapkan, juga makanan mereka maupun obat-obat yang memang berasal dari rumah sakit,” bebernya.
Oleh sebab itu, jikalau pemerintah provinsi memang ada membantu pembiayaan, maka pihaknya juga sangat berterima kasih. “Artinya karena ini kan wabah bukan memilih dia orang siapa, tapi kita semua warga Kaltara. Nah kalau memang ada bantuan dari Kaltara untuk kita seperti juga APD tadi, kita tetap sangat berharap,” tutur sekda. (ags/fly)
