
MALINAU – Walaupun di tengah wabah Coronavirus Disease (Covid-19), Pemerintah Desa (Pemdes) Kuala Lapang tetap menjalankan roda pemerintahan. Rabu (6/5), Pemdes bersama lembaga desa dan tokoh masyarakat menggelar musyawarah khusu.
Musyawarah desa khusus dengan agenda validasi dan penetapan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Desa (APBDes) Kuala Lapang Tahun Anggaran (TA) 2020 ini dilaksanakan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka musyawarah khusus untuk membahas calon penerima BLT sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan sekaligus menginstruksikan bahwa desa wajib untuk mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang bersumber dari dana desa.” ujar Royanto, S.Pdk, M.Si, Kepala Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat melalui pesa suara.
Disebutkannya, adapun unsur-unsur yang hadir di dalam musyawarah tersebut dihadiri oleh pemerintahan desa secara umum yaitu dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota, kemudian aparat desa, ketua TP PKK dan anggota PKK Desa Kuala Lapang.
“Kemudian lembaga-lembaga desa lainnya, ketua adat, juga dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Kuala Lapang dan ketua-ketua RT yang berada di Desa Kuala Lapang dari RT 1 sampai dengan RT 8,” jelasnya.
Dalam musyawarah yang juga dihadiri Camat Malinau Barat Lewi, S.STP, M.Si itu, telah diputuskan bahwa penerima jumlah kepala keluarga (KK) yang menerima BLT di Desa Kuala Lapang sebanyak 278 KK. “Adapun jumlah penerima BLT setelah diverifikasi atau validasi, dari hasil pendataan tim relawan, yang ditetapkan berjumlah 278 KK,” sebutnya.
Terlihat dari foto yang dikirmkan, pelaksanaan musyawarah memberlakukan jaga jarak antar kursi dan semua peserta rapat menggunakan masker. (ags/fly)
