Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Tim Inti dan Tim Teknis

A
Penulis: Azwar Halim❯
ada-tim-inti-dan-tim-teknis
ada-tim-inti-dan-tim-teknis

MALINAU – Sejak Senin (9/3), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau bersama instansi terkait mulai melakukan sosialisasi dan dan pembinaan penyelenggaraan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 6 tahun 2019 tentang Rukun Tetangga (RT).


Dalam sosialisasi ini, ada tim inti dan tim teknis. Adapun dalam tim inti terdiri dari Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si, Wakil Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa, SE, Ketua TP PKK Kabupaten Malinau Ping Yansen dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malinau Dr. Ernes Silvanus, S.Pi, MM.


Sedangkan tim teknis sendiri juga ada Sekda dan para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Malinau. “Tim teknis inikan dari pihak-pihak teknis. Jadi tidak semua, tapi ini nanti tim teknis ini yang koordinasikan, menkomunikasikan dan menyampaikan. Tetapi dalam rangka memperdalam pemahaman masyarakat, nanti ada tim-tim diskusi antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebagai tim teknis kepada masyarakat,” jelas Bupati Malinau Yansen TP saat diwawancara, Senin (9/3) di Balai Pertemuan Umum (BPU) Malinau Kota.


Selain itu, dalam sosialisasi ini seluruh penyelenggara pemerintahan di desa juga dilibatkan. Karena, kata Bupati, substansi pemerintahan desa itu adalah RT. Jika RT bekerja, berjalan dan berhasil sukses, maka itu gambaran desa berhasil dan sukses. “Untuk tim inti itu sebagai penanggung jawab. Bupati sebagai penanggung jawab program dalam hal ini pemilik programnyalah katakan begitu,” ungkapnya.


Sosialisasi ini, lanjutnya, secara langsung memberi penegasan-penegasan tentang ruang lingkup daripada pembangunan Malinau dalam kaitan menyukseskan pembangunan desa itu sendiri. Tentu, tegas Bupati, banyak yang terlibat dalam sosialisasi ini, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Malinau dan anggotanya. Sebab, DPRD bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesatuan pemerintahan daerah adalah pemerintah melalui bupati dan perangkatnya bekerjasama dengan Ketua DPRD dan anggotanya.


“Jadi kalau dalam kita melaksanakan tugas, harus bersatu, harus sama-sama. Jadi jangan hanya Bupati saja, tapi dalam rangka kita mengomunikasikan program pemerintah kepada masyarakat, ikut bersama-sama,” tegasnya.


Sebagai pembuat perda dan sebagai pelaku perda-nya sendiri harus terlibat dan harus ikut bertanggung jawab. Karena, kata Bupati Malinau 2011-2016 dan 2016-2021 ini, sukses dan berhasilnya pembangunan itu tidak terlepas daripada kebersamaan dari pemerintah daerah itu sendiri.


“Saya berharap, setiap kecamatan saya turun. Tapi wajib setiap tim itu harus turun di lapangan sampai mereka betul-betul menguasai. Jadi itu yang diartikan dengan pembangunan jiwa dari pelaku pembangunan itu. Kalau jiwa dan semangat pembangunan itu muncul di masyarakat, maka gerakan pembangunan itu akan berhasil dengan mudah,” pungkasnya. (ags/fly)


Advertisement
Advertisement
Editor : Azwar Halim

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer