
MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si bersama Wakil Bupati Malinau Dr. Topan Amrullah, S.Pd, M.Si, Senin (9/3), secara bergantian membacakan nota penjelasan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019.
Penyampaian LKPj ini dilaksanakan dalam rapat paripurna ke-2 masa sidang I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malinau yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa, SE.
“Atas nama pribadi maupun pemerintah daerah (pemda), saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dewan yang terhormat, yang telah menyediakan waktu dan kesempatan bagi kita, khususnya saya untuk menyampaikan LKPj kepala daerah sehubungan dengan telah berakhirnya TA 2019,” ucap Bupati Malinau Yansen TP mengawali penyampaian LKPj.
Dikatakan bupati, dengan penyampaian LKPj akhir tahun anggaran ini, berarti selaku kepala daerah ia telah memenuhi salah satu kewajiban konstitusionalnya sebagai kepala daerah yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, lanjutnya, melalui penyampaian LKPj ini diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Malinau, melalui dewan yang terhormat dapat mengetahui dan memahami berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemda sepanjang tahun anggaran 2019 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau yaitu terwujudnya Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema).
“Penyampaian LKPj ini merupakan sebuah suatu kewajiban konstitusional yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 69 ayat 1 yang mengatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan LKPj yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemda kepada DPRD,” jelasnya.
Selanjutnya, kata bupati, pada pasal 71 ayat 1 menyebutkan LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemda dan ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPj sebagai mana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun dan paling lambat tiga bulan setelah TA berakhir.
Oleh karenanya, ia dan seluruh jajaran pemerintah daerah bersyukur dapat menyampaikan LKPj Bupati Malinau TA 2019. Hal ini, tegas Bupati Malinau dua periode ini, sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip kesamaan pandangan bersama, baik pemerintah maupun DPRD Kabupaten Malinau untuk merespons tuntutan transparansi, akuntabilitas dan percepatan dalam percepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sebuah kewajiban konstitusional.
Pada kesempatan itu, Yansen juga menyampaikan di hadapan sidang dewan yang terhormat, bahwa penyampaian LKPj TA 2019 ini terbagi dalam dua buku. Namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
“Buku 1 merupakan nota pengantar sebagaimana yang saya sampaikan pada hari ini dan merupakan ringkasan secara umum dari seluruh laporan yang disusun. Sedangkan buku 2 berisi laporan secara lengkap dari seluruh pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemda dalam TA 2019,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam pasal 71 ayat 3 yang menyebutkan bahwa LKPj kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Maka dari itu, pihaknya berharap agar rekomendasi sebagai perbaikan kinerja tersebut telah dapat pihaknya terima dalam kurun waktu beberapa hari ke depan.
Sehingga, dapat segera diimplementasikan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dan pembaharuan manajemen pemerintahan daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pembangunan dan pelayanan publik khususnya pada tahun-tahun yang akan datang.
“Demikianlah LKPj Bupati Malinau tahun anggaran 2019 yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Seluruh capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam LKPj ini pada hakikatnya merupakan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau,” kata pria yang punya singkatan nama YTP ini. (ags/fly)
