
MALINAU – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Kabupaten Malinau, Kamis (7/2) melaksanakan tes tertulis bagi pelamar tenaga kontrak, baik untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis umum. Dari hasil pendaftaran dan seleksi berkas, masih ada beberapa formasi yang belum terisi.
Terkait adanya perekrutan tersebut, Kepala DKPPKB Kabupaten Malinau dr. John, Felix Rundupadang,MPH mengatakan, saat ini pihaknya kekurangan tenaga kesehatan maupun tenaga teknis di dinasnya.
Hal itu salah satunya disebabkan tenaga kontrak yang ada telah lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, ikut dan tes di daerah lain. Sehingga, dibutuhkan tenaga yang menggantikan mereka. “Proses ini kita lewati setelah melakukan konsultasi dengan pimpinan (Bupati Malinau) terhadap beberapa anak-anak kita yang lulus (CPNS), tetapi umumnya lulus di luar Malinau. Sehingga formasi yang ditinggalkan mau tidak mau kita isi,” jelasnya.
Untuk jumlah formasi tenaga kontrak yang direkrut, ada formasi yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ada 8 untuk formasi APBN yang terdiri dari 2 formasi untuk promosi kesehatan dan 6 kesehatan lingkungan. “Itu (formasi APBN) juga kita isi pada periode ini. Jadi total keseluruhannya itu 43 orang. 8 dari APBN, 35 dari APBD,” ungkapnya.
Saat ini, sebut dr. John, sudah melewati masa pendaftaran dan seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi ada 30-an orang gugur, karena salah peminatan dan juga karena syarat domisili tidak cukup tiga tahun.
“Nah hari ini (kemarin) kita tes untuk seluruh formasi yang kita buka, namun ada 6 formasi dokter tidak terisi dan 2 formasi dokter gigi. Termasuk 2 formasi untuk daerah sangat terpencil sulit dijangkau untuk Pustu Rian Tubu dan Pustu Long Ranau. Itu tidak ada yang isi,” bebernya.
Sebenarnya, kata dr. John, ada peminatnya, tetapi tidak lulus administrasi. Sebab syarat domisili belum cukup tiga tahun. “Tetap kita gugurkan sementara. Nanti kalau memang tidak ada peminat, baru kita pertimbangkan untuk kita panggil,” katanya.
Khusus untuk yang APBN, lanjutnya menjelaskan, formasi D3 Kesehatan Lingkungan hanya 1 terisi dari 6 formasi yang ada. Dan itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pihakny. Karena, mau tidak mau yang jatah APBN ini pihaknya upayakan diisi.
“Jadi pilihan pertama D3 Kesehatan Lingkungan saat ini hanya 1, kita akan perlonggar ke SKM Kesehatan Lingkungan. Kalau SKM Kesehatan Lingkungan juga belum cukup, mau tidak mau SKM Umum. Artinya seluruh SKM apapun jurusannya akan kita seleksi untuk mengisi formasi itu. Hanya saja syaratnya, mereka tetap bergaji D3, karena anggaran yang tersedia itu hanya D3,” ungkapnya.
Hal itu dilakukan, karena ada perbedaan besaran gaji yang disediakan oleh pusat melalui APBN. Dan itupun kalau yang melamar dengan ijazah SKM bersedia. Diceritakan, sebelum tes, Kepala DKPPKB sempat bertanya kepada yang ikut tes formasi SKM Kesehatan Lingkungan, apabila belum berhasil di formasi yang diikutinya, apakah berminat untuk ikut di formasi di D3 yang kosong.
"Tadi saya main-main sebelum ada tes, ada yang kebetulan SKM Kesehatan Lingkungan, saya tawari seandainya nanti tidak lulus pada formasi inti, mau ikut di formasi APBN dengan turun setingkat lah ke D3, mereka bersedia. Jadi, kalaupun ini tambahan dua, berarti kita masih kurang tiga lagi. Akan coba kita cari,” ungkapnya lagi.
Untuk tahapan berikutnya, akan ada proses wawancara. Akan tetapi tidak seluruhnya diterapkan, karena ada yang memang formasinya hanya satu atau dua dan peminatnya juga satu dua. “Jadi yang hanyamasih ada pilihan yang akan kita lakukan wawancara. Jadi mereka-mereka yang sudah jelas seperti dokter itu kita tidak wawancara lagi,” tukasnya seraya menyebutkan bahwa sebenarnya 77 yang lulus seleksi administrasi, tapi ada 1 orang yang informasinya tidak hadir ikut tes tertulis. (ags/fly)
