alexametrics
26.7 C
Tarakan
Thursday, August 11, 2022

TPBIS Butuh Komitmen Pemangku Kepentingan di Kaltara

TANJUNG SELOR – Untuk mendorong penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) di Kaltara kian signifikan, dibutuhkan komitmen dukungan Kerjasama dari para pemangku kepentingan (stakeholder).

Termasuk sektor swasta lewat tanggung jawab sosialnya atau corporate social responsibility.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltara Ramli, S.E, M.Si, saat memberikan sambutan dalam acara kegiatan di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa (19/7).

Ramli mengatakan, program TPBIS yang dilaksanakan sejak 2020 lalu, baru dirasakan manfaatnya oleh tiga perusda dan 12 perpusdes.

Padahal program tersebut bertujuan  memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan inovasi, kreativitas masyarakat serta kesenjangan akses informasi.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita akan laksanakan pertemuan para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta agar ada komitmen terkait TPBIS. Harapannya penerima manfaat bisa meningkat kesejahteraannya, mandiri serta menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov Dorong OPD Andal dalam Kelola Arsip

Ramli menyebutkan, bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kaltara pada tahun 2021 mencapai 16,71 persen, dengan tingkat kegemaran membaca sebesar 56,12 persen.

Namun angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kegemaran membaca Indonesia untuk tahun 2024 mendatang, yakni sebesar 71,3 persen.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa perpustakaan dengan basis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melihat keberagaman budaya, memiliki keinginan untuk menerima perubahan, dan memberi kesempatan dalam berusaha dan melindungi budaya.

Menurutnya, hal ini penting agar perpustakaan tak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, melainkan sebagai wahana pembelajaran untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Perlu adanya sinegritas dan kolaborasi untuk mendukung TPBIS. Diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap citra perpustakaan dan memberi dampak peningkatan kesejahteraan bagi pemustakanya.

“Saya berharap seluruh peserta sosialisasi mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin, sehingga keberlangsungan program ini lebih aktif dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas Ramli.

Baca Juga :  Soal Job Fit JPT Pratama Pemprov Kaltara, Gubernur Target Klir Bulan Ini

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, menyampaikan, seiring perkembangan zaman, terutama di era industri 4.0 seperti saat ini, keberadaan Perpustakaan harus terus diperkuat.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan literasi.

“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan masyarakat, mendorong Pemerintah menyelenggarakan  transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di mana, ini merupakan bagian dari program nasional 2020-2024,” ujarnya.

Pemprov sendiri mendorong program tersebut. Untuk semakin meningkatkan literasi di Kaltara.

Sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini, Dyah Nugraheni dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, dan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional, Supriyanto.

Sosialisasi diikuti perwakilan OPD di lingkup Pemprov, serta dari Dinas Perpustakaan kabupaten-kota se Kaltara. (lim)

TANJUNG SELOR – Untuk mendorong penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) di Kaltara kian signifikan, dibutuhkan komitmen dukungan Kerjasama dari para pemangku kepentingan (stakeholder).

Termasuk sektor swasta lewat tanggung jawab sosialnya atau corporate social responsibility.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kaltara Ramli, S.E, M.Si, saat memberikan sambutan dalam acara kegiatan di Hotel Luminor, Tanjung Selor, Selasa (19/7).

Ramli mengatakan, program TPBIS yang dilaksanakan sejak 2020 lalu, baru dirasakan manfaatnya oleh tiga perusda dan 12 perpusdes.

Padahal program tersebut bertujuan  memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan inovasi, kreativitas masyarakat serta kesenjangan akses informasi.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita akan laksanakan pertemuan para pemangku kepentingan, termasuk pihak swasta agar ada komitmen terkait TPBIS. Harapannya penerima manfaat bisa meningkat kesejahteraannya, mandiri serta menularkan ilmunya kepada masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov Kaltara Siapkan SDM Sambut KIPI

Ramli menyebutkan, bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) Kaltara pada tahun 2021 mencapai 16,71 persen, dengan tingkat kegemaran membaca sebesar 56,12 persen.

Namun angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kegemaran membaca Indonesia untuk tahun 2024 mendatang, yakni sebesar 71,3 persen.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa perpustakaan dengan basis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melihat keberagaman budaya, memiliki keinginan untuk menerima perubahan, dan memberi kesempatan dalam berusaha dan melindungi budaya.

Menurutnya, hal ini penting agar perpustakaan tak hanya berperan sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, melainkan sebagai wahana pembelajaran untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

Perlu adanya sinegritas dan kolaborasi untuk mendukung TPBIS. Diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap citra perpustakaan dan memberi dampak peningkatan kesejahteraan bagi pemustakanya.

“Saya berharap seluruh peserta sosialisasi mengikuti kegiatan ini sebaik mungkin, sehingga keberlangsungan program ini lebih aktif dengan melibatkan berbagai pihak,” pungkas Ramli.

Baca Juga :  Soal Job Fit JPT Pratama Pemprov Kaltara, Gubernur Target Klir Bulan Ini

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, menyampaikan, seiring perkembangan zaman, terutama di era industri 4.0 seperti saat ini, keberadaan Perpustakaan harus terus diperkuat.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui peningkatan literasi.

“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta kebutuhan masyarakat, mendorong Pemerintah menyelenggarakan  transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di mana, ini merupakan bagian dari program nasional 2020-2024,” ujarnya.

Pemprov sendiri mendorong program tersebut. Untuk semakin meningkatkan literasi di Kaltara.

Sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini, Dyah Nugraheni dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jawa Tengah, dan Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional, Supriyanto.

Sosialisasi diikuti perwakilan OPD di lingkup Pemprov, serta dari Dinas Perpustakaan kabupaten-kota se Kaltara. (lim)

Most Read

Artikel Terbaru

/