PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi atas keberhasilan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara melalui tim khusus yang dibentuk secara langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya.
Pasalnya, selama dua pekan terakhir ini, tercatat tim khusus yang dipimpin Dirreskrimsus Polda Kaltara, AKBP Hendy F Kurniawan berhasil mengungkap beberapa kasus-kasus besar. Satu di antaranya adalah illegal mining di Kecamatan Sekatak, Bulungan.
Hingga akhirnya dari pendalaman kasus itu ternyata melibatkan salah satu tersangka dari oknum polisi berinisial HSB berpangkat brigadir polisi satu (briptu). Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, mengatakan, pengungkapan kasus demi kasus belakangan ini menurutnya memang menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Mengingat, negara ini adalah negara hukum sehingga ada peraturan yang mengikat.
“Namanya ilegal tentu tak boleh. Saya kira ini langkah tepat karena memang ada aturannya,’’ kata Wagub Kaltara kepada pewarta merespons pengungkapan oleh Polda Kaltara saat ditemui di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Kaltara, Rabu (11/5).
Dikatakannya, dengan terungkapnya kasus tambang ilegal di Sekatak, maka diharapkan ke depannya dapat disadari tentang pentingnya perusahaan yang legal. Apalagi berkaitan dengan tambang yang seharusnya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas. Seperti yang selama ini ada beberapa tambang dapat berdampak positif bagi masyarakat guna kesejahterannya.
Oleh karenanya, dampak positif ini diharapkan terus berlanjut tanpa adanya rasa khawatir akan dampak negatifnya. “Karena sampai saat ini statusnya masih ilegal. Sekali lagi itu tidak boleh. Di samping adanya dampak yang ditimbulkan dari penambangan tersebut,’’ ungkap Wagub Kaltara.
Wagub memberikan apresiasi atas penertiban tambang ilegal oleh Polda. Ia juga mendukung penuh akan kebijakan Polri yang tak pandang bulu. “Harapan kami, tegakkan semua aturan sesuai dengan posisinya. Hal-hal yang menimbulkan dampak yang tak berkenan, tentu ini patut untuk disikapi. Dan kepada yang masyarakat atau lainnya yang telah tersangkut akan kasus itu dapat mengikuti prosesnya dengan baik,’’ tandas Wagub Kaltara.
Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya telah mencium berbagai praktik usaha ilegal dan beberapa tindak pidana yang tak tertangani dengan baik sejak ia diberi amanah menakhodai Polda Kaltara. Termasuk sejumlah fungsi operasional di internal Polda Kaltara yang tidak berjalan baik.
Dengan tetap dingin. Kapolda menganalisa situasi yang ada. Hingga, memutuskan untuk melakukan pergantian sejumlah pejabat di bawahnya. Alasannya, demi mewujudkan Polri yang presisi. Presisi merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah dan cepat.
