Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SECARA sosiologis dan empiris, beberapa argumentasi menunjukkan bahwa secara substansi, pers diberi peran, fungsi, hak dan kewajiban. Pers senantiasa melakukan kontrol sosial. Sebaliknya, pers juga selalu terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Namun, saat ini, peran, fungsi, hak dan kewajiban itu tidak lagi melekat sebagai jati diri insan pers.
Doktrin komunikasi politik (doctrine of communication) yang dianut oleh banyak negara demokrasi secara umum telah diejawantahkan dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 undang-undang yang menyatakan, pers melaksanakan peran. Peran tersebut sebagai berikut.
Pertama, pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Kedua, pers menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Ketiga, pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat dan terpercaya. Keempat, pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, serta saran terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Kelima, memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Doktrin komunikasi tersebut dipahami sebagai hak masyarakat untuk mempertanyakan setiap kebijakan dan keputusan pemerintah atau pejabat publik tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum melalui peran pers.
Selain peran, pers juga diberi fungsi oleh undang-undang. Fungsi-fungsi itu antara lain, sebagai media pendidikan dan sosial kontrol. Peran dan kontrol yang dimiliki oleh pers merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan.
Dengan menjalankan peran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan e, berarti pers telah melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijkakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Namun disayangkan, peran dan fungsi-fungsi yang merupakan jati diri seorang pers, itu sudah tidak melekat lagi. Pers lebih memilih diam melihat dan mendengar ketidak-adilan. Lebih patuh pada keinginan dan perintah penguasa, meskipun harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang notabene telah membesarkan dan memberinya amanah untuk itu.
Hilangnya jati diri pers juga sekaligus hilangnya kepercayaan publik terhadap industri dan produk-produk pers. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat sama dengan matinya media-media arus utama (media mainstream). Terkait keprcayaan itu, saya teringat pada sosok seorang menteri penerangan awal reformasi.
Beliau adalah Letjen TNI (Purn) HM Yunus Yosfiah. Reformis pertama yang membuat kebijakan revolusioner dengan menghapus surat izin terbit (SIT) bagi setiap media. Di saat yang sama, sejumlah media tumbuh ibarat cendawan di musim hujan. Sebagian kalangan resah. Banyak yang tidak setuju. Khawatir media dan pers tidak terkontrol.
Tetapi kegelisahan sebagian kalangan itu dijawab Yunus dengan mengatakan, kurang lebih begini, “Biarkan mereka (media) itu tumbuh. Toh pada akhirnya akan mati sendiri ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi.”
Kata-kata Menteri Penerangan RI 1998-1999 ini terbukti. Bahwa kehilangan kepecayaan tidak hanya merontokkan media-media yang dikendalikan oleh wartawan-wartawan bodrex (istilah bagi wartawan dadakan era reformasi) tetapi juga media-media yang dikelola wartawan profesional sekalipun.
Baca berita selengkapnya di Koran Radar Tarakan atau berlangganan melalui Aplikasi Radar Tarakan yang bisa di download di :

Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



