Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

(Wartawan Senior)
BERAWAL dari kasus Hanningsen vs Bloomfield di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat. Henningsen membeli sebuah mobil. Berdasarkan kontrak, bahwa tanggung jawab produsen (Bloomfield) hanya sebatas pada memperbaiki bagian-bagian cat mobil jika terjadi kerusakan. Selebihnya, produsen tidak bertanggungjawab.
Suatu ketika terjadi kecelakaan. Henningsen lantas menggugat Bloomfield selaku produsen mobil untuk meminta biaya pengobatan. Padahal, Hanningsen tahu betul, gugatannya tidak termasuk dalam klausul kontrak yang mereka sepakati dari awal. Tetapi di luar dugaan, majelis hakim Pengadilan New Jersey mengabulkan gugatan Henningsen.
Majelis hakim berpendapat, bahwa berdasarkan prinsip asas kepatutan, produsen mobil harus bertanggungjawab atas ketidaksempurnaan produksi mobil mereka yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Putusan majelis hakim ini menunjukkan, asas kepatutan lebih dikedepankan sebagai acuan. Bukan pada klausul yang ada di dalam kontrak.
Ini yang disebut prinsip keadilan. Bukan tidak mungkin pemerintah juga dapat bertindak atau mengambil keputusan atas dasar kepatutan. Misalnya, untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, seorang camat bisa saja memberikan bantuan bagi korban tanpa harus melalui prosedur yang baku. Seorang kepala daerah dapat saja mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang dianggap sangat diperlukan untuk orang banyak.
Meskipun memang, secara administrasi prosedural, itu melanggar aturan. Namun, dalam kasus ini, yang dikedepankan adalah nilai-nilai kepatutan, bukan prosedural. Bahwa putusan majelis hakim New Jersey terhadap kasus Henningsen vs Bloomfield, memang telah mengesampingkan kepastian hukum atau salah satu klausul kontrak.
Sebab, di dalam hukum kontrak, terdapat suatu prinsip, bahwa perjanjian dibuat dengan iktikad baik dan mengikat para pembuatnya. Bila hal ini dikesampingkan, berarti majelis hakim pengadilan New Jersey telah mengabaikan perjanjian yang disepakati oleh para pihak.
Otto Kaligis pernah mengatakan, kepastian hukum dan rasa keadilan ibarat orang bersaudara yang tidak mungkin berjalan bersamaan. Oleh karena itu, hukum dimaknai sebagai aturan yang bersifat kompromi. Yakni, mengorbankan kepastian hukum untuk mencapai rasa keadilan atau mengorbankan rasa keadilan untuk mencapai kepastian hukum.
Apabila kepastian hukum yang di kedepankan, maka penegak hukum harus cermat memberikan interpretasi terhadap aturan yang ada. Sebab, tanpa interpretasi yang tepat, akan berlaku “lex dura sed tamen scripta” (hukum memang keras, tetapi mau-tidak mau harus begitu).
Dalam menegakkan “keadilan” atau “kepastian hukum”, peran penegak hukum sangat menentukan. Perannya akan terlihat pada saat penegak hukum dihadapkan pada persoalan konkret. Di mana, penegak hukum harus mampu melakukan pilihan: mengorbankan rasa keadilan demi kepastian hukum atau mengesampingkan kepastian hukum demi rasa keadilan. Untuk menjatuhkan salah satu pilihan itu, maka yang menjadi acuan adalah moral.
Bila berlandaskan pada moral, setiap putusan bisa berbeda untuk kasus serupa apabila penegak hukum yang lain menimbang, bahwa putusan yang terdahulu secara moral perlu diperbaiki. Tapi bagaimana pun, tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bukan ketakutan.
Oleh karena itu, perlu merujuk pada pandangan Ulpianus yang mengatakan: “perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan, dan setiap orang punya bagian”. Kalau mengacu pada pandangan Ulpianus, maka dapat disimpulkan, bahwa hukum pada prinsipnya tidak kaku. Hukum adalah mengatur, yang senantiasa mengacu pada kebaikan yang tidak merugikan orang lain. Ini karena hukum berlandaskan moral.
Apabila hukum diarahkan pada kepastian hukum, itu artinya makin tegas peraturan hukum, semakin terdesaklah rasa keadilan. Bukan tidak mungkin akan muncul istilah: summum ius summa iniura (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi). (***/lim)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



