30.7 C
Tarakan
Friday, March 24, 2023

Lagi, Pemkab Bulungan Raih Opini WTP

TANJUNG SELOR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020.

Kepala BPK RI Kaltara, Agus Priyono, SE, Ak, M.Si menyerahkan langsung hasil pemeriksaan LKPD kepada Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si. Pemkab Bulungan tercatat meraih WTP untuk kedua kalinya. Sehingga, Bupati Bulungan menekankan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan menjadi perhatian serius untuk diperbaiki.

“Tentunya, kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan LKPD. Sehingga, masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” ucap Mantan Ketua DPRD Bulungan periode 2014-2019 ini.

Baca Juga :  Asas Kepatutan

Dijelaskan, saat ini Pemkab Bulungan tengah menyusun rencana aksi yang implementasi pelaksanaannya masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari BPK. Sehingga, tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

“Kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses perbaikan tersebut,” tambahnya.

Baginya, pencapaian ini tak luput dari kerja keras jajaran pemkab. Untuk itu ia memberikan apresiasi atas audit LKPD serta kerja sama yang telah terbangun dengan baik bersama BPK selama ini.

Diketahui, berdasarkan paparan BPK atas hasil audit LKPD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020. Ada beberapa hal yang diperiksa BPK di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  Dimana, untuk pendapatan dari anggaran Rp 1,215 triliun, terealisasi Rp 1,211 triliun atau 99,72 persen. Kemudian, belanja dan transfer dari anggaran Rp 1,27 triliun terealisasi Rp 1,22 triliun atau 96,35 persen. Selanjutnya, terdapat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 46,05 miliar.

Baca Juga :  Menumbuhkan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Millennial di Era Society 5.0

Dengan demikian terjadi penurunan realisasi dibanding tahun anggaran 2019, yaitu untuk pendapatan realisasi Rp 1,23 triliun atau turun 1,68 persen, belanja dan tranfer realisasi Rp 1,27 triliun atau turun 4,02 persen dan SiLPA realisasi 58,03 miliar atau turun 20,64 persen. (akz/ana)

TANJUNG SELOR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020.

Kepala BPK RI Kaltara, Agus Priyono, SE, Ak, M.Si menyerahkan langsung hasil pemeriksaan LKPD kepada Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si. Pemkab Bulungan tercatat meraih WTP untuk kedua kalinya. Sehingga, Bupati Bulungan menekankan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan menjadi perhatian serius untuk diperbaiki.

“Tentunya, kami menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan LKPD. Sehingga, masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” ucap Mantan Ketua DPRD Bulungan periode 2014-2019 ini.

Baca Juga :  Strategi Bela Negara untuk Menyiapkan Generasi Berkualitas di Era Society 5.0

Dijelaskan, saat ini Pemkab Bulungan tengah menyusun rencana aksi yang implementasi pelaksanaannya masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari BPK. Sehingga, tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

“Kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses perbaikan tersebut,” tambahnya.

Baginya, pencapaian ini tak luput dari kerja keras jajaran pemkab. Untuk itu ia memberikan apresiasi atas audit LKPD serta kerja sama yang telah terbangun dengan baik bersama BPK selama ini.

Diketahui, berdasarkan paparan BPK atas hasil audit LKPD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020. Ada beberapa hal yang diperiksa BPK di antaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA).  Dimana, untuk pendapatan dari anggaran Rp 1,215 triliun, terealisasi Rp 1,211 triliun atau 99,72 persen. Kemudian, belanja dan transfer dari anggaran Rp 1,27 triliun terealisasi Rp 1,22 triliun atau 96,35 persen. Selanjutnya, terdapat SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 46,05 miliar.

Baca Juga :  Siapa yang Berupaya Menjegal H. Udin di Pilgub Kaltara?

Dengan demikian terjadi penurunan realisasi dibanding tahun anggaran 2019, yaitu untuk pendapatan realisasi Rp 1,23 triliun atau turun 1,68 persen, belanja dan tranfer realisasi Rp 1,27 triliun atau turun 4,02 persen dan SiLPA realisasi 58,03 miliar atau turun 20,64 persen. (akz/ana)

Most Read

Artikel Terbaru

/