NUNUKAN - Usai melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kewilayahan di Mansalong. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan melanjutkan musrenbang kewilayahan untuk lima kecamatan di dataran tinggi Krayan.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Baginya, musrenbang kewilayahan merupakan bagian dari tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan 2027.
Dan hal ini tidak sekadar agenda tahunan, melainkan forum demokratis yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan dan kebutuhan nyata di wilayah masing-masing kecamatan. Selain itu, ini juga untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Nunukan berangkat dari bawah (bottom-up).
"Sehingga setiap program yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat," ucap Hermanus, Rabu (11/2).
Dijelaskan, sebagai daerah perbatasan yang langsung berhadapan dengan negara tetangga Malaysia. Wilayah Krayan memiliki lima kecamatan. Yakni Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Tengah dan Krayan Selatan.
Berada di wilayah perbatasan yang merupakan posisi yang sangat istimewa dan strategis. Kondisi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
"Karena itu, pembangunan di Krayan harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan berkeadilan. Tentunya, dengan memperhatikan keterbatasan akses, konektivitas wilayah, serta kesejahteraan masyarakat," pesannya.
Ia juga berpesan agar seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan usulan dan gagasan pembangunan secara objektif, realistis dan berbasis prioritas. Terutama pada sektor-sektor strategis. Seperti, peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. "Saya menegaskan agar hasil musrenbang kewilayahan ini menjadi bahan penting dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2027, serta disinergikan dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah pusat", tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua usulan dapat langsung diakomodir dalam satu tahun anggaran. Mengingat keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, DPRD, serta masyarakat agar usulan yang disepakati benar-benar menjadi prioritas pembangunan.
Dengan begitu memberikan dampak langsung bagi masyarakat Krayan, demi terwujudnya Kabupaten Nunukan ĺyang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri. "Adapun fokus infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur ekonomi yakini, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, jalan dan jembatan serta pertanian dan pangan," tutupnya. (akz/jnr)
Editor : Januriansyah RT