NUNUKAN - Koordinasi bersama Pemerintah Pusat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Teranyar, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, bersama Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan Robby Nahak Serang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Juni Mardiansyah serta anggota DPRD Nunukan, Saddam Husein menemui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, Rabu (19/11).
Dalam pertemuan, sejumlah isu strategis terkait kondisi Kabupaten Nunukan menjadi pembahasan. Seperti, skema pembiayaan melalui dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) hingga dana alokasi khusus (DAK).
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang yang mendampingi Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri menyampaikan dari pertemuan bersama Keuda, Kemendagri membuka ruang kesepahaman antara Pemkab Nunukan dan Kemendagri.
Khususnya, terkait kebutuhan dan tantangan keuangan daerah seperti Nunukan yang merupakan wilayah perbatasan.
“Bapak Dirjen menekankan pentingnya pemutakhiran data sebagai dasar penghitungan anggaran, terutama untuk alokasi DAU. Beliau meminta agar data tersebut segera diajukan agar indikator anggaran lebih tepat,” ucap Robby Nahak Serang.
Dijelaskan, dari hasil koordinasi, DBH mendapat perhatian serius. Terutama dari sektor perkebunan. Dan, Bupati Nunukan diminta untuk menyampaikan surat resmi beserta data dukung terkait potensi dan realisasi sektor tersebut agar dapat difasilitasi di tingkat pusat.
“DBH, khususnya dari perkebunan, menjadi hal yang dibahas secara mendalam. Dirjen meminta agar Pemkab Nunukan mengajukan data lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti dan difasilitasi kementerian,” jelasnya.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh peluang kerja sama strategis melalui BUMD dan BUMN dalam bentuk konsesi yang saling menguntungkan dan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Skema ini dinilai penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa hanya bergantung pada anggaran pemerintah.
Melalui momentum itu, Bupati Nunukan juga menyampaikan harapan agar Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah dapat memberikan perhatian lebih kepada Nunukan sebagai daerah perbatasan. Terutama dalam pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Bapak Bupati berharap adanya dukungan pendampingan dari Kemendagri, mengingat pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk mendorong pembangunan di wilayah perbatasan,” bebernya.
Dari pertemuan itu disepakati kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dan langkah konkret antara pemerintah daerah dan Kemendagri.
Dukungan pusat diharapkan dapat mempercepat percepatan pembangunan Nunukan. Terutama dalam sektor strategis yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
"Dengan komunikasi intensif dan penyampaian data yang akurat, Pemkab Nunukan optimistis skema pembiayaan daerah dapat ditingkatkan, sekaligus membuka peluang kerja sama baru yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah," pungkasnya. (akz)
Editor : Azwar Halim