NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan Dapil Krayan, Ryan Antoni, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan, khususnya bagi desa-desa yang masih terisolir di Krayan dan Krayan Timur.
Keadan itu diharapkan Ryan usai melaksanakan kegiatan reses di wilayah Buduk Upul beberapa waktu lalu.
Ryan menjelaskan, wilayah Buduk Upul terdiri dari tiga desa, yakni Painan, Buduk Upul, dan Longkawit, yang selama ini dikenal sulit dijangkau akibat kondisi jalan yang ekstrim dan rawan longsor. Akses utama menuju wilayah tersebut masih berupa jalan tanah dengan medan naik-turun perbukitan yang curam.
“Daerah ini termasuk paling terisolir di Krayan. Jalan menuju ke sana masih berupa tanah, dan kalau musim hujan sangat licin serta rawan longsor,” ujar Ryan ketika diwawancarai, Rabu (5/11).
Menurutnya, saat Bupati Nunukan melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut, sempat terjadi longsor besar yang memutus akses jalan. Namun, pada malam itu juga, bupati langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera melakukan perbaikan darurat.
“Ya, sempat waktu itu longsor terjadi bersamaan dengan kunjungan pak bupati ke acara Pawai Budaya di sana. Begitu kejadian, beliau langsung perintahkan agar jalan segera diperbaiki, dan besoknya alat berat sudah bergerak,” ungkap Ryan.
Ia menambahkan, tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 800 juta untuk peningkatan jalan di kawasan Buduk Upul. Peningkatan itu diharapkan dapat membuka akses bagi warga yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian.
“Masyarakat Krayan, khususnya di wilayah Buduk Upul itu, memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Produksi berasnya terkenal berkualitas tinggi, bahkan disebut sebagai beras premium yang sering diburu pembeli dari luar daerah. Namun, tanpa akses jalan yang layak, hasil panen sulit keluar dari desa,” ungkap Ryan.
Dalam reses tersebut, Ryan juga meninjau langsung kondisi jalan pasca-perbaikan dan memastikan penanganan longsor telah dilakukan maksimal. Dirinya juga membawa tenaga teknis dari Dinas PU untuk melakukan monitoring dan pengecekan lapangan, guna memastikan jalan tersebut bertahan dalam waktu yang cukup lama.
Selain Buduk Upul, Ryan juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kecamatan Krayan Timur, terutama terkait keberadaan sejumlah jembatan penghubung antar-desa yang rusak dan dikerjakan secara swadaya oleh warga.
“Saya sempat ke Krayan Timur karena di sana juga banyak jembatan kayu yang sudah patah. Warga bersama camatnya sampai harus gotong royong memperbaiki dengan bahan seadanya,” tutur Ryan.
Menurut Ryan, Pemerintah Kabupaten Nunukan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1 miliar untuk pembangunan Jembatan Wa'yagung, yang menghubungkan 11 desa di Krayan Timur. Namun, proyek tersebut tertunda lantaran status aset jembatan masih tercatat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
“Masalahnya, titik lokasi jembatan itu ternyata masih tercatat sebagai aset provinsi. Jadi, sebelum ada hibah aset ke kabupaten, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Padahal dananya sudah disiapkan,” jelasnya.
Ryan berharap persoalan status aset tersebut segera diselesaikan agar proyek infrastruktur vital itu dapat berjalan. Ia menegaskan, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Krayan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup di daerah terisolir.
“Jalan dan jembatan adalah urat nadi ekonomi. Kalau akses terbuka, pertanian hidup, perdagangan jalan, dan masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan,” pungkas Ryan. (raw)
Editor : Azwar Halim