NUNUKAN - Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) mengerahkan tim untuk melakukan survei lapangan di wilayah perbatasan Provinsi Kalimantan Utara. Langkah ini dilakukan usai Kepala BNPPDT melaksanakan kunjungan kerja ke kawasan perbatasan Kaltara.
Persiapan survei lapangan dilakukan untuk memetakan kondisi eksisting empat ruas rencana pembangunan jalan akses perbatasan negara di Provinsi Kaltara dengan total panjang 994,89 kilometer. Dengan identifikasi langsung ke lapangan kebutuhan infrastruktur dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi di lapangan dapat dilakukan.
Persiapan survei tersebut dibahas Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad bersama perwakilan kementerian dan lembaga (K/L) terkait di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Rabu (28/10).
Pertemuan ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara, serta unsur TNI Angkatan Darat.
"Empat ruas yang menjadi sasaran pemetaan meliputi Jalan Akses Perbatasan I Malinau-Long Midang sepanjang 204,23 kilometer, Jalan Akses Perbatasan II Mansalong-Tau Lumbis sepanjang 156,13 kilometer, jalan akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang sepanjang 19,50 kilometer, serta jalan paralel perbatasan Malinau-Long Boh sepanjang 615,03 kilometer," ucap Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad.
Dijelaskan, pembentukan tim survei menjadi langkah awal untuk meninjau lokasi prioritas pembangunan. Penentuan lokasi perlu mengakomodasi usulan kebutuhan dari daerah agar perencanaan pemerintah pusat selaras dengan kondisi dan kebutuhan di kawasan perbatasan.
*Pertama, kita membahas pembentukan tim yang akan meninjau lokasi di Kalimantan Utara, terutama daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan berdasarkan usulan dari bawah hingga ke pemerintah pusat," jelasnya.
Lanjutnya, hasil survei lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, dengan kondisi geografis serta aksesibilitas wilayah perbatasan.
"Setelah pemetaan awal selesai, kita sempurnakan melalui rapat bersama kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan," terangnya.
Baginya, persiapan survei lapangan juga perlu dilakukan sejak dini, termasuk untuk memperhitungkan kebutuhan logistik, pemilihan moda transportasi, dan strategi mobilisasi sesuai kondisi medan. Ia berharap mobilisasi awal tim dapat dilaksanakan pada Desember 2026 dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran.
