NUNUKAN - Serapan anggaran dana hibah APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian DPRD Nunukan. Itu dibuktikan melalui rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Nunukan bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) serta sejumlah lembaga penerima dana hibah.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur mengatakan, untuk ukuran keberhasilan dana hibah tidak semata-mata dilihat dari terserapnya anggaran. Menurutnya, lembaga penerima hibah harus mampu menerjemahkan dukungan APBD menjadi program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Karena itu, Ia mendorong agar kegiatan yang diselenggarakan dikemas secara menarik. Dan memiliki dampak yang terukur, sekaligus dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengambil manfaat dari kegiatan tersebut.
“Dana hibah yang diterima harus benar-benar mendatangkan manfaat nyata bagi Kabupaten Nunukan. Kita ingin event yang dilaksanakan memberikan hasil maksimal dan bermuara pada pergerakan ekonomi daerah," ucap Mansur.
Senada yang disampaikan Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Adama mendorong para penerima hibah menyusun kalender kegiatan secara terpadu. Menurutnya, kegiatan dari berbagai organisasi sebenarnya dapat disusun secara bergiliran dalam satu rangkaian kalender event.
Karena, selain berpotensi meningkatkan efisiensi, pola tersebut dapat menciptakan kesinambungan aktivitas yang menguntungkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Misalnya setelah event Inorga KORMI, dilanjutkan event cabang olahraga KONI, lalu disambung event KNPI, dan berlanjut ke event Pramuka, dengan pola bergilir dan terpadu ini, para pelaku UMKM di Nunukan bisa mendapatkan peluang dan keuntungan yang lebih besar karena event terlaksana secara maksimal,” pintanya.
Ia menegaskan, kegiatan dirancang secara berkelanjutan, masyarakat tidak hanya hadir sebagai penonton atau peserta. Dari pelaku UMKM juga dapat memperoleh kesempatan untuk membuka usaha, memasarkan produk dan mendapatkan pelanggan baru.
"Konsep tersebut sekaligus dinilai dapat menghindari pelaksanaan kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri dan menggunakan anggaran secara kurang optimal," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Nunukan, H. Firman Latif menyoroti potensi olahraga tradisional yang berkembang di masyarakat. Ia mendorong KORMI untuk semakin memberikan ruang bagi olahraga tradisional, salah satunya panahan tradisional yang dinilai telah memberikan kontribusi terhadap nama baik Nunukan.
