NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan memastikan kesiapan penuh dalam menggelar Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dimana, pelaksanaan SE2026 akan berlangsung selama tiga bulan, mulai Mei hingga Juli mendatang.
Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien mengatakan, agenda besar sepuluh tahunan ini menjadi fondasi utama bagi pemerintah untuk memotret kekuatan ekonomi di wilayah perbatasan. Mulai dari skala usaha mikro, kecil, hingga perusahaan besar yang beroperasi di seluruh wilayah Nunukan.
Sehingga, partisipasi aktif masyarakat dalam sensus ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah nyata dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Dengan data yang akurat akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam merancang kebijakan publik yang tepat sasaran.
Seperti, pembangunan pasar, perbaikan jalur logistik, hingga penyusunan program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan potensi lokal. "Bagi pelaku usaha, sensus ini adalah momen agar profil usaha mereka tercatat dalam sistem nasional, yang nantinya mempermudah akses terhadap bantuan modal serta program penguatan UMKM dari pusat maupun daerah," ucap Iskandar Ahmaddien, Kamis (26/2).
Ia menegaskan, keterbukaan informasi dari warga adalah modal utama keberhasilan agenda ini. Karena itu menekankan agar masyarakat menyambut para petugas lapangan dengan tangan terbuka demi akurasi data yang akan digunakan untuk sepuluh tahun ke depan.
"Kami mengajak seluruh warga Nunukan untuk memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya kepada petugas kami di lapangan. Jangan ragu atau khawatir, karena setiap informasi yang Bapak dan Ibu berikan dilindungi kerahasiaannya oleh Undang-Undang dan murni digunakan untuk tujuan statistik, bukan untuk kepentingan pajak atau lainnya," jelasnya.
Nantinya, selama periode Mei hingga Juli, petugas resmi BPS yang dilengkapi dengan identitas jelas akan melakukan pendataan secara menyeluruh. Dengan dukungan penuh dari masyarakat yang memberikan jawaban jujur, Kabupaten Nunukan diharapkan memiliki peta ekonomi yang kuat guna menarik investasi dan mempercepat pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok desa.
"Data yang riil adalah investasi Anda untuk masa depan Nunukan yang lebih sejahtera. Alasannya, kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar," pungkasnya. (akz/jnr)
