NUNUKAN - Robohnya jembatan utama menuju Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Furqon di Pulau Sebatik, tidak sekedar mbuat aktivitas belajar mengajar terhambat.
Peristiwa yang terjadi usai banjir pada Rabu (5/11) malam itu kini mengancam keberlangsungan pendidikan puluhan anak PMI Malaysia yang bersekolah di sana.
Sekolah yang berada tepat di perbatasan Indonesia - Malaysia tetsebut selama ini menjadi tumpuan pendidikan dasar bagi 48 murid, yang 90 persennya merupakan anak-anak pekerja migran.
Namun sejak jembatan ambruk, kehadiran murid terus merosot karena akses menuju sekolah semakin sulit.
Jalur alternatif yang dibuka aparat keamanan dan pemerintah hanya menembus perkebunan dengan kondisi berlumpur. Setiap hari jalur itu berubah menjadi kubangan licin saat hujan, membuat banyak anak memilih pulang atau absen.
“Banyak orang tua menilai jalan itu terlalu berbahaya. Anak-anak sering jatuh, dan sebagian mulai mempertimbangkan memindahkan sekolah anak mereka,” kata Kepala MI Darul Furqon, Adnan Lolo ketika dihubungi, Rabu (19/11).
Bagi sebagian besar murid, sekolah ini adalah satu-satunya tempat belajar yang terjangkau. Namun lemahnya infrastruktur jalan membuat mereka rentan putus sekolah.
Banyak anak mulai lebih sering membantu orang tua di kebun sawit ketimbang memaksakan diri melewati jalan yang tidak aman.
Adnan mengungkapkan, kondisi ini memperparah tantangan sekolah perbatasan dalam mempertahankan jumlah murid. Setiap tahun ia harus menyeberang ke camp-camp kelapa sawit di wilayah Malaysia untuk mengajak para orang tua menyekolahkan anaknya.
“Begitu aksesnya terhambat, anak-anak dengan cepat hilang dari sekolah. Jika dibiarkan, mereka bisa tidak kembali lagi,” ungkap Adnan.
Situasi ini pun menyoroti minimnya perhatian terhadap infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan. Meski kerap menjadi destinasi kunjungan pejabat dari provinsi maupun pusat, sekolah tersebut justru tidak memiliki akses jalan yang layak.
Adnan berharap pemerintah daerah Nunukan segera membangun kembali jembatan utama agar hak pendidikan anak-anak TKI tidak semakin tergerus.
“Jembatan itu bukan sekedar akses guru dan murid, itu penentu apakah anak-anak kita di perbatasan bisa terus bersekolah atau tidak, ini sudah harus diperhatikan pemerintah," harap Adnan. (raw)
