
NUNUKAN - Alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan antara Krayan- Kabupaten Malinau dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 150 miliar dinilai menjadi solusi kendala pembangunan yang dihadapi masyarakat di wilayah perbatasan.
Sebab, wilayah dataran tinggi Krayan saat ini hanya mengandalkan jalur udara untuk mobilitas orang dan barang. Kemudian, adanya akses penghubung antar Krayan dan Malinau saat ini masih sulit dilalui karena kesulitan akses jembatan penghubung.
Plt Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance Tambaru menyampaikan pembangunan jembatan tentunya akan memberi dampak besar terhadap percepatan pembangunan wilayah Krayan. Khususnya, dalam pendistribusian untuk pembangunan infrastruktur.
"Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan pengiriman material lebih banyak dilakukan melalui jalur sungai antar Malinau-Krayan dan kondisinya sulit dan sangat terbatas,” ucap Yance Tambaru, Rabu (22/10)
Dijelaskan, Pemkab Nunukan belum terlibat langsung dalam perencanaan teknis pembangunan jembatan. Namun, pemerintah daerah telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar proyek strategis ini dapat segera direalisasikan.
Lanjutnya, pembangunan jembatan ini rencananya akan menghubungkan dua desa di wilayah Krayan diantaranya Desa Long Midang dengan Kabupaten Malinau. Selama ini mengangkut peralatan berat dan bahan bangunan harus melalui sungai yang biayanya tinggi dan kapasitasnya terbatas.
"Jika jembatan ini terbangun, distribusi material akan jauh lebih mudah dan efisien. Dengan pembangunan jembatan tidak hanya konektivitas wilayah yang meningkat. Tetapi juga distribusi barang dan kesejahteraan masyarakat perbatasan dapat ikut terdorong," pungkasnya. (akz)



