Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Monitoring Layanan PMI, Pastikan Pelayanan Aman dan Responsif

A
Penulis: Asrullah RT❯
IST PEMERIKSAAN : Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi BP2MI, Seriulina Br. Tarigan didampingi Kepal BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi M. Ichsan saat melakukan monitoring
IST PEMERIKSAAN : Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi BP2MI, Seriulina Br. Tarigan didampingi Kepal BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi M. Ichsan saat melakukan monitoring

NUNUKAN - Monitoring layanan Helpdesk, Lounge, Shelter dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah kerja Kalimantan Utara dilakukan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi BP2MI, Seriulina Br. Tarigan.


Advertisement

Ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan pelayanan yang aman, manusiawi dan responsif bagi PMI yang kembali ke tanah air. Adapun titik yang disambangi yakni fasilitas layanan yang menjadi titik awal pemulihan bagi PMI deportasi maupun repatriasi.

"Selain melihat langsung, dialog dengan petugas dan PMI. Kemudian memberikan arahan strategis untuk peningkatan kualitas layanan, termasuk aspek psikososial dan reintegrasi," Seriulina Br. Tarigan belum lama ini.

Kemudian, peninjauan Kesiapan Layanan di LTSA PMI Nunukan yang menjadi simpul layanan terpadu lintas instansi dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan PMI.

Advertisement

Menurutnya, alur layanan, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta integrasi sistem informasi antar lembaga harus siap melayani.

"Pentingnya koordinasi dan kecepatan respons dalam menangani kebutuhan PMI. Khususnya dalam proses kepulangan, pendampingan hukum, dan akses informasi kerja yang aman," pesannya.

Sementara, Kepala Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara Kombes Pol Andi M. Ichsan menambahkan bahwa LTSA memiliki peran strategis dalam memastikan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh PMI.

Advertisement

"LTSA bukan hanya ruang layanan, tapi simbol komitmen kita untuk menghadirkan perlindungan yang konkret dan kolaboratif," tutupnya. (akz)

Advertisement
Editor : Azwar Halim

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer