Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga Rumput Laut Tidak Stabil, Begini Respons DPRD Nunukan

SR
PETANI RUMPUT LAUT: Para petani rumput laut saat memisahkan rumput laut dari tali ikatan rumput laut.FOTO: DOK RADAR TARAKAN
PETANI RUMPUT LAUT: Para petani rumput laut saat memisahkan rumput laut dari tali ikatan rumput laut.FOTO: DOK RADAR TARAKAN

NUNUKAN — Di tengah 17 arah kebijakan pembangunan yang digaungkan pemerintah, satu isu krusial terus bergema dari pesisir ke ruang parlemen, ketidakstabilan harga rumput laut yang makin menekan kehidupan petani.


Advertisement

Poin ke-14 dalam dokumen kebijakan itu menyebutkan perlunya Peraturan Daerah (Perda) untuk stabilisasi harga, namun hingga kini, kebijakan itu masih berupa wacana tanpa kepastian realisasi.

Komisi II DPRD Nunukan kini menegaskan sikap, cukup sudah petani menjadi korban fluktuasi harga.

“Kami minta Perda stabilisasi harga rumput laut segera dijalankan. Ini soal keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, bukan sekadar angka dalam dokumen,” tegas Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam.

Advertisement

Menurutnya, rumput laut bukan komoditas pinggiran. Bersama kelapa sawit, ia menjadi penyumbang utama ekonomi Nunukan.

Namun, para petaninya justru menjadi pihak paling rentan, menghadapi harga jual yang bisa anjlok sewaktu-waktu tanpa perlindungan regulasi yang memadai.

Andi Fajrul menyebut, setiap kali harga jatuh, bukan hanya pendapatan petani yang hilang, tetapi juga semangat mereka untuk bertahan. Banyak yang terpaksa mengurangi produksi, menjual murah, bahkan meninggalkan ladang karena tidak lagi sanggup menanggung kerugian.

Advertisement

“Ini bukan sekadar soal ekonomi harian. Kalau harga stabil, anak-anak mereka bisa sekolah lebih tinggi. Kalau tidak, kita justru menanam ketimpangan generasi,” tegasnya lagi.

Tak hanya soal komoditas, dalam sorotannya, Andi Fajrul juga membuka borok lain, ketimpangan pembangunan infrastruktur di Nunukan Selatan.

Dua wilayah disorot, Simanggaku, yang masih belum menikmati jalan beraspal, dan Panamas, yang masih kekurangan akses air bersih.

“Apa gunanya bicara pertumbuhan ekonomi kalau masyarakat masih harus berjalan di jalan berlubang dan memikul jeriken air puluhan meter?” cetusnya.

Menurutnya, pembangunan bukan hanya soal data statistik, melainkan soal keadilan akses dan hak dasar warga.

Andi Fajrul juga menekankan pentingnya mendorong pelaku UKM, agar bisa bersaing di luar daerah. Menurutnya, tanpa dukungan konkret dari pemerintah, UKM akan terus berada di level subsisten dan gagal menjadi motor ekonomi daerah.

“UKM bukan objek kasihan, tapi aktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dorong mereka naik kelas, beri akses pasar, dan bangun ekosistem usaha yang sehat,” tutupnya. (raw/ana)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer