Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Apa Nih? Anggota DPRD Nunukan Turun Langsung Pantau PPDB

R
Penulis: Riko Aditya❯
MENGAWAL LANGSUNG: Anggota DPRD Nunukan ikut mengawal langsung pelaksanaan PPDB di sejumlah sekolah di Nunukan. Foto: DOK DPRD NUNUKAN
MENGAWAL LANGSUNG: Anggota DPRD Nunukan ikut mengawal langsung pelaksanaan PPDB di sejumlah sekolah di Nunukan. Foto: DOK DPRD NUNUKAN

NUNUKAN - Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah sekolah di Nunukan, juga dipantau langsung oleh anggota DPRD dapil Nunukan.


Advertisement

Seperti yang dilakukan Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, M. Mansur, yang turun langsung memantau proses PPDB.

Dalam monitoring tersebut, Mansur mengaku menyambangi SDN 002 Nunukan Tengah dan SMPN 001 Nunukan Barat dengan menggandeng langsung Dinas Pendidikan Nunukan termasuk Dewan Pendidikan Nunukan.

Mansur menegaskan, tujuannya memantau langsung sejatinya untuk memastikan proses penerimaan siswa berjalan sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta keadilan.

Advertisement

“Kami hanya ingin memastikan pelaksanaan PPDB tidak menimbulkan gejolak atau diskriminasi di tengah masyarakat.” kata Mansur kepada wartawan, Rabu (2/7).

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nunukan Barat, Rustiningsih mengapresiasi kunjungan anggota DPRD Nunukan beserta rombongan. Dirinya menerangkan, proses PPDB tahun ajaran 2025/2026 di Nunukan, berjalan dinamis.

“di PPDB tahun ini, jalur domisili dan jalur prestasi menjadi dua skema penerimaan yang paling banyak diminati oleh calon siswa,” ungkap Rustiningsih ketika diwawancarai.

Advertisement

Dirinya menambahkan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Nunukan, jalur domisili menyerap 40 persen dari total kuota atau sebanyak 115 siswa saja. Sementara jalur prestasi menempati posisi kedua dengan alokasi 30 persen atau 87 siswa.

Jalur afirmasi diberikan porsi 25 persen untuk 77 siswa, dan jalur mutasi sebesar 5 persen untuk 14 siswa yang merupakan anak dari orang tua yang berpindah tugas.

Seluruh proses seleksi pun, dilakukan secara daring melalui aplikasi yang dikembangkan oleh tim internal bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Nunukan.

Rustiningsih mengaku, pendaftaran sempat mengalami kendala di dua hari terakhir, dimana sempat gangguan teknis akibat kendala server pusat, namun keadaan itu diinisiasi oleh panitia PPDB dengan menyediakan pendaftaran menggunakan Google Form, agar seluruh calon peserta tetap terlayani dengan baik.

"Ya, alhamdulillah tahun ini persiapan kami lebih matang, kami juga sudah siapkan skema manual sebagai antisipasi. Data yang masuk dari Google Form, tetap bisa kami konversi ke sistem utama," tambah Rustiningsih.

Aplikasi PPDB tahun ini memiliki fitur otomatisasi, apabila siswa tidak lulus di sekolah pilihan pertama, maka sistem akan langsung mengalihkan ke sekolah pilihan kedua tanpa harus mengulang proses pendaftaran.

Sebelum aplikasi dijalankan, Dinas Pendidikan telah menggelar rapat koordinasi dan simulasi teknis bersama Dewan Pendidikan, kepala sekolah, dan operator sekolah.

Petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB pun telah disahkan dan dilampirkan resmi oleh Ketua Spendikal Kabupaten Nunukan.

Pansel juga melakukan verifikasi langsung terhadap titik koordinat rumah peserta jalur domisili, dan ditemukan menggunakan titik lokasi tidak akurat, seperti di alun-alun kota.

Untuk itu, tim verifikasi melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat guna memastikan keabsahan data.

“Kita juga sudah mengusulkan keterlibatan tim Dinas Capil untuk validasi data kartu keluarga, agar proses PPDB makin akurat.” beber Rustiningsih. (raw)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer