Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Nunukan Tekankan Transparansi Pelayanan Kesehatan

A
Penulis: Asrullah RT❯
Photo
Photo

NUNUKAN - Upaya peningkatan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan seperti penguatan fungsi dan manajemen RSUD dan RS pratama yang tertuang dalam arah baru menuju perubahan dalam pemerintahan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dan Wakil Bupati Nunukan Hermanus.


Advertisement

Adapun langkah yang dilakukan pertama meningkatkan pengawasan secara menyeluruh terhadap layanan utama dan penunjang, serta peningkatan kapasitas SDM manajemen yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel.

"Kemudian, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan status RS Pratama Sebuku dan Sebatik menjadi Rumah Sakit Tipe D," ucap Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri.

Kemudian langkah lain yang dilakukan yakni memastikan pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis di setiap rumah sakit.

Advertisement

Untuk memenuhi itu, melalui Dinkes P2KB Nunukan mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan dokter Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

"Usulan yang diajukan ke Kementerian Kesehatan yakni Dokter spesialis di RS Pratama Sebuku sebanyak 5 orang. Kemudian, dokter spesialis di RS Pratama Sebatik sebanyak 4 orang," sebutnya.

Upaya lain yang dilakukan Pemkab Nunukan menginisiasi MoU dengan perguruan tinggi terkait pemenuhan tenaga medis untuk rumah sakit rujukan.

Advertisement

Dan untuk memaksimalkan ini alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp 1.929.454.000.

Hal senada juga disampaikan Plt Sekda Nunukan Ir. Jabbar menegaskan langkah peningkatan pelayanan kesehatan sudah dilakukan. Mulai dari pemenuhan tenaga kesehatan hingga prioritas belajar ke perguruan tinggi.

"Dari Dinas Kesehatan memang kita masih kekurangan tenaga. Upaya kita, sudah bersurat ke salah satu perguruan tinggi agar anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan dokter dapat diprioritaskan," pungkasnya. (akz)

Advertisement

Artikel Terkait

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

KPK Soroti Pembangunan RS Bunyu hingga Penyelesaian Aset di Tarakan

Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan berbagai upaya sebagai pencegahan korupsi dalam tata k

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Periksa Pembangunan SMAN 10 Malinau, Wagub Kaltara Ingkong Temukan Ini

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala turun langsung untuk memeriksa kondisi fisik pembangunan SMAN 10 Malinau. Pen

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

UMP Rampung, Gubernur Kaltara Dorong Kabupaten/Kota Segera Tetapkan UMK

Pembahasan upah minimum provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2027 telah rampung dan ditetapkan sebesar Rp 4.027.901. Sebagai tind

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer